By: H. SYAHRIR NASUTION. SE. MM. Glr SUTAN KUMALA BULAN ( MANTAN AKADEMISI ) dan PENGAMAT SOSIAL KEBANGSAAN.
Garudaxpose.com l Medan—-
Bencana banjir dan longsor yang kembali melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya menguji kesiapan negara, tetapi juga menguji watak kepemimpinan. Dalam situasi krisis, publik tidak sekadar menunggu bantuan logistik, melainkan kehadiran—kehadiran yang tulus, mendengar, dan bekerja.
Di tengah minimnya keteladanan itu, langkah H. Jusuf Kalla pasca bencana kembali mencuri perhatian. Bukan karena statusnya sebagai mantan Wakil Presiden, melainkan karena konsistensinya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang menjadikan empati sebagai kerja nyata, bukan slogan.
Jusuf Kalla menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak berhenti ketika jabatan formal berakhir. Ia hadir, menggerakkan jaringan kemanusiaan, dan menyapa korban sebagai manusia—bukan sekadar angka statistik. Dalam konteks Aceh, kehadirannya memiliki resonansi historis. Ia adalah bagian dari arsitek Perdamaian Helsinki, sebuah proses yang lahir dari keberanian mendahulukan kemanusiaan di atas kepentingan politik.
Editorial ini tidak bermaksud mengultuskan individu. Namun teladan semacam ini penting dicatat karena kontras dengan praktik yang kerap terjadi: pejabat datang terburu-buru, berbicara normatif, lalu menghilang ketika kamera padam. Empati menjadi aksesori, bukan prinsip.
Padahal, dalam negara rawan bencana seperti Indonesia, empati seharusnya menjadi standar minimum kepemimpinan, bukan keistimewaan personal. Bencana bukan sekadar urusan alam, tetapi cermin relasi negara dengan warganya. Ketika negara gagal hadir secara utuh, kepercayaan publik ikut terkikis.
Pengalaman Jusuf Kalla sebagai akademisi, pengusaha, dan tokoh sosial membentuk kepemimpinan yang pragmatis sekaligus berakar pada nilai. Ia memahami bahwa bantuan fisik harus berjalan beriringan dengan pemulihan martabat manusia. Tanpa itu, solidaritas akan rapuh dan trauma sosial berkepanjangan.
Yang patut dipetik bukan siapa Jusuf Kalla, melainkan apa yang ia lakukan. Kepemimpinan yang memanusiakan manusia, yang mengedepankan kasih sayang, dan yang bekerja dalam diam justru lebih kuat daripada retorika kekuasaan.
Di tengah krisis ekologis yang terus berulang—sering kali akibat pembiaran dan kebijakan yang abai—Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berempati, bukan sekadar berotoritas. Tanpa empati, kekuasaan kehilangan legitimasi moral. Dengan empati, kepemimpinan menemukan maknanya.
Empati bukan kelemahan. Ia adalah fondasi keadaban. Dan di negeri yang kerap dilanda bencana, keadaban adalah kebutuhan mendesak.
(M.SN)
Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
