Garudaxpose.com | Banyuwangi – Aktivis yang dikenal dengan julukan Harimau Blambangan, Yunus Wahyudi, kembali menyuarakan kritik keras terkait dugaan praktik suap dan pemerasan yang disebut terjadi di lingkungan penegak hukum.
Melalui pernyataan yang beredar di media sosial, Yunus mengungkap adanya indikasi keterlibatan oknum jaksa dan hakim dalam praktik suap yang menurutnya telah berlangsung cukup lama. Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan hal baru. Ada indikasi praktik suap yang sudah berlangsung lama. Saya siap adu data jika memang diperlukan,” tegas Yunus.
Menurutnya, dugaan praktik tersebut bukan sekadar persoalan individu, melainkan berpotensi menjadi masalah sistemik jika tidak segera ditindaklanjuti secara serius. Ia pun menantang pihak terkait untuk membuka ruang transparansi dan membuktikan kebenaran di balik isu tersebut.
Selain itu, Yunus juga mengingatkan kepada oknum yang diduga terlibat agar segera menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Ia bahkan secara tegas menyerukan perubahan sikap.
“Segeralah bertaubat dan ubah perilaku. Jangan sampai terus merugikan masyarakat dan mencoreng institusi hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Yunus juga sempat menyoroti berbagai dugaan penyimpangan di Banyuwangi, sehingga pernyataan terbarunya kembali menjadi perhatian publik. Video yang memuat pernyataan tersebut pun menyebar luas dan memicu beragam respons dari masyarakat.
Namun demikian, hingga saat ini pernyataan yang disampaikan masih berupa klaim yang belum disertai bukti yang dipublikasikan secara terbuka. Belum ada tanggapan resmi dari pihak kejaksaan maupun lembaga peradilan terkait tudingan tersebut.
Sejumlah pengamat menilai bahwa tuduhan serius seperti ini harus disikapi secara objektif dan proporsional. Di satu sisi, kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Namun di sisi lain, setiap tuduhan tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan fitnah atau kegaduhan yang merugikan banyak pihak.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka praktik suap di sektor peradilan merupakan ancaman serius bagi keadilan dan supremasi hukum. Sebaliknya, jika tidak terbukti, klarifikasi terbuka dari pihak terkait menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum, baik melalui klarifikasi maupun investigasi internal, guna memastikan bahwa sistem hukum tetap berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
(SH)
