BREBES,GarudaXpose.com//–Dinas Kesehatan mengintensifkan pendataan dan pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ibu hamil, dengan target pengecekan dilakukan sejak trimester pertama kehamilan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, dr Heru, di ruang kerjanya, Kamis (25/6/2026). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh ibu hamil memiliki jaminan kesehatan sejak masa kehamilan hingga persalinan.
Menurut Heru, pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Puskesmas untuk mendata ibu hamil di wilayah kerjanya. Instruksi ini juga sejalan dengan arahan bupati yang sebelumnya telah disampaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah memberikan instruksi kepada teman-teman di Puskesmas, untuk mendata ibu hamil dan mengusahakan agar di usia trimester pertama itu harus sudah dicek kepemilikan atau keaktifan BPJS-nya,” kata Heru.
Untuk pelaksanaannya, kepala Puskesmas diminta menugaskan bidan desa melakukan pengecekan langsung status kepemilikan dan keaktifan BPJS Kesehatan setiap ibu hamil.
Hasil pengecekan kemudian dipilah. Bagi ibu hamil yang BPJS-nya tidak aktif atau yang sama sekali belum memiliki kepesertaan, pendataan akan dilanjutkan bersama pemerintah desa untuk mengetahui desil kesejahteraan keluarga.
Heru menjelaskan, ibu hamil yang masuk desil 1 sampai 5 akan diusulkan untuk menerima bantuan iuran, baik melalui PBI JKN Pusat maupun PBI Pemda. Kepesertaan ini akan menjamin layanan kesehatan sejak kehamilan sampai persalinan tuntas.
Sementara bagi ibu hamil yang masuk desil di atas 5, akan diarahkan untuk mendaftar ke kepesertaan BPJS Mandiri.
“Ibu hamil adalah kelompok berisiko. Kondisi awal bisa normal, tapi saat menjelang persalinan bisa menjadi tidak normal sehingga membutuhkan tindakan. Makanya jaminan kesehatan ini penting untuk antisipasi,” ujarnya.
Selain jaminan persalinan, Heru menyebut ada program penunjang bagi ibu hamil dengan kondisi kurang gizi, berupa pemberian makanan tambahan (PMT).
Terkait kendala di lapangan, Heru menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaiannya.
Untuk persentase pasti ibu hamil yang belum ter-cover BPJS, Heru menyebut data masih dalam proses rekapitulasi di tingkat Puskesmas dan desa.
“Persentasenya belum tahu yang detail, nanti kita cari info datanya. Tapi pendataan terus berjalan,” katanya.
Heru menegaskan, tujuan utama program ini adalah memastikan semua ibu hamil memiliki jaminan kesehatan, sebagai langkah antisipasi risiko selama kehamilan dan persalinan. Pengecekan sejak trimester pertama, menurutnya, juga penting agar ada waktu cukup untuk mengurus kepesertaan dan menyiapkan kondisi kesehatan ibu menjelang persalinan.
Ia pun mengimbau ibu hamil agar aktif memeriksakan kehamilannya ke bidan desa atau Puskesmas terdekat, sekaligus membawa kartu BPJS untuk dicek keaktifannya. Bagi yang belum terdaftar, ia meminta agar segera melapor agar bisa difasilitasi sesuai desilnya.
“Intinya semua ibu hamil harus aman jaminan kesehatannya. Kalau sudah punya jaminan, kita lebih tenang mengantisipasi jika terjadi sesuatu dalam proses kehamilan maupun persalinannya. Ini yang terus kita kawal sampai tuntas,” pungkas Heru.***
(Agus)
