PROBOLINGGO – Persoalan penggunaan nama organisasi dalam aksi yang berujung pada kericuhan dan terganggunya arus lalu lintas akibat blokade jalan di jalur Pantura mendapat perhatian serius dari DPC Madura Asli Daerah Anak Serumpun (MADAS) Probolinggo Raya.
Melalui Sekretaris DPC, Agus Cahyo, MADAS menyampaikan penegasan bahwa peristiwa yang berlangsung pada Rabu malam (28/10/2026) tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas organisasi yang mereka jalankan.
Agus menilai, tindakan yang mengatasnamakan MADAS dalam kejadian tersebut telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi organisasi. Selain memunculkan kesalahpahaman, kejadian itu juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan MADAS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia pun meminta agar identitas organisasi tidak dikaitkan secara sembarangan dengan tindakan pihak tertentu, terlebih apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan mengganggu kepentingan umum.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya mengikuti audiensi bersama Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar di Mapolres Probolinggo, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Agus menjelaskan bahwa DPC MADAS Probolinggo Raya selama ini membangun organisasi dengan mengedepankan kebersamaan, komunikasi, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.
Ia menyebut, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat seharusnya disikapi melalui dialog dan koordinasi. Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan tindakan sepihak yang dapat menimbulkan keresahan.
“Kami sangat menyayangkan kejadian tersebut. Akibat kericuhan yang membawa nama MADAS, kami juga terkena imbasnya. Masyarakat bisa saja menilai bahwa kerusuhan itu merupakan ulah kami, padahal kami menegaskan bahwa oknum yang melakukan tindakan tersebut bukan bagian dari MADAS yang menaungi kami,” kata Agus.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan sosial dan memberikan kontribusi positif. Oleh karena itu, MADAS berupaya menghadirkan berbagai program yang dapat membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun wilayah.
Salah satu bentuk pelayanan yang dijalankan adalah penyediaan ambulans gratis bagi masyarakat Kota dan Kabupaten Probolinggo. Keberadaan fasilitas tersebut ditujukan untuk membantu warga yang membutuhkan layanan transportasi kesehatan.
Tidak hanya berfokus pada wilayah Probolinggo, kegiatan kemanusiaan MADAS juga menjangkau sejumlah daerah di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur.
Dalam pelaksanaannya, organisasi tersebut turut menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air. Bantuan serupa juga diberikan kepada warga di sejumlah kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Di bidang kepedulian sosial, MADAS menjalankan pembagian sembako serta santunan anak yatim yang diagendakan secara rutin setiap bulan. Organisasi tersebut juga menyampaikan telah mewakafkan sejumlah bidang tanah untuk kepentingan sosial.
Agus mengatakan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk membangun organisasi yang keberadaannya dapat dirasakan masyarakat melalui tindakan nyata.
Ia tidak ingin berbagai upaya sosial yang telah dilakukan justru tertutup oleh persepsi negatif akibat perbuatan pihak yang membawa nama MADAS dalam suatu peristiwa.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa identitas Madura Asli Daerah Anak Serumpun harus dipahami secara tepat. Masyarakat diharapkan tidak mudah menyamakan setiap pihak yang menggunakan nama MADAS dengan organisasi yang selama ini mereka jalankan.
“MADAS hanya satu, yaitu Madura Asli Daerah Anak Serumpun. Kami berharap masyarakat dapat bijak membedakan mana organisasi MADAS yang sebenarnya dan mana pihak yang hanya menggunakan nama MADAS untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tegasnya.
Di sisi lain, Agus memastikan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk menutupi persoalan hukum yang muncul dalam insiden tersebut. Sebaliknya, MADAS mendukung kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh dugaan pelanggaran, termasuk persoalan peredaran rokok ilegal dan pemblokadean jalan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menjadikan organisasi sebagai perlindungan ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Menurut Agus, penegakan hukum harus tetap berjalan secara profesional agar pihak yang bertanggung jawab dapat diproses berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.
“Kami mendukung penegakan hukum. Jangan sampai tindakan oknum justru merugikan masyarakat dan mencoreng nama organisasi yang selama ini berupaya menjalankan kegiatan sosial,” pungkasnya.
Dengan menyampaikan klarifikasi tersebut, DPC MADAS Probolinggo Raya berharap masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sikap organisasi. Agus juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga komitmen dalam menjalankan program kemanusiaan, memperkuat komunikasi sosial, dan mendukung terciptanya keamanan serta ketertiban di wilayah Probolinggo.
(Septyan)
