Paramitha: Jangan Hanya Notulen, Hari Ini Diputuskan, Besok Dikerjakan, Minggu Depan Ada Hasil
BREBES,GarudaXpose.com//–Forum Rabu Beres ditegaskan sebagai forum penyelesaian, bukan forum laporan. Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M. meminta seluruh OPD bergerak cepat karena waktu penyelesaian target 2026 semakin pendek.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Bulanan Program Brebes Beres Tahun 2026 di Aula Rapat Lantai 6 Kantor Pemerintah Kabupaten Brebes, Selasa (29/9/2026).
“Sekarang sudah akhir September. Waktu kita untuk menyelesaikan target tahun ini semakin pendek. Kita harus jujur melihat sampai 25 September ini apa yang sudah berjalan, apa yang masih tertinggal, apa penyebabnya, dan apa yang harus segera kita lakukan,” kata Paramitha.
Bupati meminta setiap persoalan punya kejelasan: keputusannya apa, siapa penanggung jawabnya, langkahnya apa, dan kapan selesainya.
“Kalau ada masalah, harus jelas keputusan apa yang diambil, siapa yang bertanggung jawab, langkahnya apa dan kapan harus selesai. Kita harus bisa membedakan mana pekerjaan yang memang membutuhkan waktu dan mana yang sebenarnya bisa kita percepat.”
Bukan Sekadar Evaluasi OPD, Tapi Ukuran Manfaat untuk Warga
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rabu Beres, lanjut Paramitha, diarahkan bukan sekadar evaluasi perangkat daerah. Ini ruang terbuka untuk melihat persoalan dan memastikan tindak lanjut benar-benar berjalan. Ukuran keberhasilan bukan laporan administratif, tapi manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Mereka tidak melihat OPD mana yang bekerja. Mereka melihat Pemerintah Kabupaten Brebes. Hasilnya adalah tanggung jawab kita bersama.”
Semangat itu diterapkan pada sembilan program prioritas Brebes Beres: SUKSES, Pemberdayaan Faskes dan Nakes, WARDOYO, Adminduk 1 Hari Jadi, Beresi Dalan, Jaga Harga Bawang, Brebes Festival, Super App Brebes Beres, serta Beresi Sampah.
Infrastruktur: 119 Paket Jalan Rp52 Miliar Belum Kontrak
Sektor infrastruktur jadi sorotan tajam. Dinas Pekerjaan Umum diminta memetakan lengkap ruas jalan yang dilaporkan warga: lokasi, kondisi, tingkat kerusakan, status pekerjaan, sumber pembiayaan, penanggung jawab, dan target penyelesaian.
Bupati juga meminta pemeriksaan kualitas ruas Klampok–Sitanggal, laporan ketebalan beton ruas Larangan–Sitanggal, serta kejelasan status Jembatan Sitanggal.
Per 28 September, tercatat ada 119 paket pekerjaan jalan dengan nilai lebih dari Rp52 miliar yang belum berkontrak. Setiap paket wajib jelas kendala dan target kontraknya serta dipantau berkala.
“Jangan hanya menyampaikan belum selesai. Kita harus tahu masalahnya apa dan langkah penyelesaiannya bagaimana.”
Soal keselamatan, Dinas Perhubungan diminta memetakan titik gelap dan rawan, di antaranya Pantura Bangsri–Pejagan, Kersana–Flyover Sengon, Songgom–Larangan, serta kawasan jalan di sekitar perkantoran Pemkab Brebes.
Kesehatan: Jangan Warga Disuruh Mondar-mandir
Di sektor kesehatan, Bupati memerintahkan Dinkes dan Dinsos segera menyelesaikan persoalan kepesertaan BPJS PBI bagi ibu hamil yang belum tuntas.
Puskesmas diminta punya mekanisme pelayanan cepat. Jika masalah data, koordinasi dengan Dinsos; jika adminduk, dengan Disdukcapil; jika kepesertaan, dengan BPJS.
“Jangan warga yang disuruh mondar-mandir. Jangan sampai ada kesan pelayanan kesehatan harus pakai uang. Warga datang dalam keadaan sakit. Jangan ditambah sakit hatinya.”
Capaian K4 tercatat 54,51 persen, K6 sekitar 51,94 persen. Program Nakes Door to Door sudah menjangkau 61.664 dari target 75.000 sasaran atau 82 persen. Wilayah dengan capaian rendah diminta segera dipetakan.
“Setiap angka adalah nyawa.”
Bansos Harus Diverifikasi Lapangan, Bukan Formalitas
Untuk bantuan sosial, Dinsos dan camat diminta memastikan data penerima sesuai kondisi lapangan. Musyawarah desa/kelurahan tidak boleh formalitas. Laporan warga soal bantuan beras di Linggapura dan Pekauman harus diverifikasi langsung.
Jika terbukti benar, segera selesaikan. Jika tidak sesuai, warga tetap diberi penjelasan berbasis data hasil verifikasi.
Adminduk 1 Hari Jadi dan Digitalisasi: Jangan Warga yang Menanggung Akibat Sistem
Program Adminduk 1 Hari Jadi juga dievaluasi. Laporan akta kelahiran dan KK yang belum selesai sesuai waktu layanan harus ditelusuri. Persoalan perubahan KK yang berdampak pada status BPJS harus diselesaikan lintas sektor.
“Kalau ada masalah sistem, selesaikan sistemnya. Jangan masyarakat yang menanggung akibatnya.”
Untuk transformasi digital, Diskominfotik diminta memastikan kesiapan integrasi aplikasi Brebes Beres, CCTV pelayanan dan WiFi publik, termasuk peta kebutuhan, desain, lokasi, tahapan, dan kebutuhan implementasi paling lambat akhir Triwulan IV.
“Digitalisasi bukan untuk gagah-gagahan. Tujuannya satu: warga lebih cepat dilayani.”
Sampah dan Banjir: Tangani Sebelum Jadi Masalah Besar
DLH diminta mengecek kondisi Sungai Babakan, Bentiris dan ruas Kersana–Tanjung. DPSDA-TR diminta memeriksa Tanggul Pemali, Kali Babakan dan Kali Rambatan, termasuk titik potensi genangan dan banjir.
Pengelolaan sampah tercatat baru 207,7 ton dari target 250 ton yang tertangani, sementara timbulan sampah mencapai 1.300 ton per hari. Revitalisasi TPA tahap pertama anggaran Rp1,92 miliar yang baru mencapai 10 persen diminta segera dievaluasi hambatannya.
Investasi Rp1,73 Triliun Harus Buka Lapangan Kerja Lokal
Realisasi investasi dilaporkan Rp1,73 triliun dari target Rp2,5 triliun. Bupati menegaskan investasi tidak hanya soal angka, tapi manfaat nyata berupa kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. DPMPTSP dan Disnaker diminta mendata perusahaan, jumlah pekerja, pekerja lokal, kebutuhan tenaga kerja, dan mekanisme rekrutmen.
Keluhan warga soal sulitnya masuk kerja hingga dugaan pungutan dalam rekrutmen juga harus diverifikasi.
“Investasi boleh besar, tetapi masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat.”
Camat Jadi Penghubung, Aduan Maksimal 7 Hari Harus Ada Tindak Lanjut
Bupati meminta camat lebih aktif sebagai penghubung masyarakat dan OPD. Persoalan jalan, bansos, BPJS, pelayanan desa, pungutan hingga kesempatan kerja harus segera ditindaklanjuti dengan target tindak lanjut maksimal tujuh hari.
Jika di luar kewenangan kecamatan, harus segera diteruskan ke OPD terkait dan tetap dipantau hingga selesai.
“Jangan berhenti di kalimat, ‘Sudah kami teruskan.’ Saya ingin, ‘Sudah selesai, Bu’.”
Dikawal e-MonevBang AI, Tidak Berhenti di Notulen
Agar arahan tidak berhenti sebagai notulen, Pemkab memperkuat pengawasan lewat e-MonevBang AI dengan fitur Realisasi, SmartMap, Agent, Early Warning System dan WhatsApp AI. Setiap tindak lanjut wajib memiliki data jelas: lokasi, jenis pengaduan, OPD penanggung jawab, tindakan, batas waktu hingga status penyelesaian.
“Jangan hanya dibuat notulen. Saya ingin setiap arahan bisa kita lihat sudah dikerjakan atau belum, sudah selesai atau belum.”
Hari Ini Diputuskan, Besok Dikerjakan
Bupati menegaskan inti Rabu Beres adalah responsivitas. Jalan rusak berarti warga butuh akses aman. Persoalan BPJS ibu hamil berarti butuh kepastian layanan. Bansos berarti keluarga butuh bantuan tepat sasaran. Adminduk berarti warga butuh dokumen untuk melanjutkan hidup.
“Jangan tunggu warga marah. Jangan tunggu viral. Jangan tunggu media datang. Kalau memang itu kewajiban kita, kerjakan.”
“Hari ini harus ada keputusan. Besok ada pekerjaan. Minggu depan ada hasil. Mereka hanya minta dijawab, lalu dikerjakan. Dan tugas kita adalah memastikan itu terjadi,” pungkas Paramitha.***
(4905)
