Garudaxpose.com | Probolinggo – Kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR-RI ke komunitas Hindu Tengger, berlangsung di pendopo agung ngadisari, kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo. Kamis (03/09/2026)
Rombongan komisi VIII DPR-RI disambut langsung sekretaris daerah kabupaten Probolinggo dan para tokoh agama Hindu Tengger.
Untuk mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan serta bisa berdampak positif bagi Hindu Tengger, dalam kesempatan tersebut komisi VIII DPR-RI membuka ruang dialog dengan masyarakat yang hadir, banyak aspirasi masyarakat yang mana dengan point point pokok untuk kemaslahatan masyarakat Tengger antara lain, mengenai jaringan listrik, serta status hak tanah adat yaitu pura, serta minimnya pengangkatan guru khususnya agama Hindu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyikapi hal tersebut komisi VIII DPR-RI menyambut baik tentang aspirasi dan usulan masyarakat, dan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat ataupun daerah serta dinas terkait yang membidangi.
Selama ini suku Tengger bisa menjaga budaya adat istiadat kearifan lokal dan hidup berdampingan serta menjaga toleransi antar umat beragama, perlunya dukungan maksimal baik dari segi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia yang memadai.
Kunjungan komisi VIII DPR-RI mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah kabupaten Probolinggo yang mana dengan turun langsung kepada masyarakat Hindu Tengger.
” Saya mewakili Bupati Probolinggo sangat apresiasi kepada komisi VIII DPR-RI yang turun langsung kepada masyarakat Hindu Tengger Bromo, khususnya di wilayah kecamatan Sukapura, yang mana telah memberikan perhatian khusus kepada Hindu Tengger, yang tentunya bisa memberikan dampak yang positif, serta bisa mempererat kerukunan umat beragama dan bisa mendukung suksesnya pembangunan lintas sektor,” ucap sekretaris daerah kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto.
Turut serta dalam rangka kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR-RI ke Hindu Tengger, anggota DPR RI fraksi partai Nasdem Dini Rahmania.
“Kunjungan ini merupakan apresiasi dan penghormatan kepada masyarakat Hindu Tengger yang mana dengan turun temurun sudah menjaga toleransi antar umat beragama, serta menjaga adat istiadat budaya kerarifan lokal, mengenai hasil dialog dan hasil diskusi nantinya kita upayakan dengan mekanisme serta akan berkerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta dinas terkait,” pungkas ketua komisi VIII DPR-RI H. Singgih Janurarmoko S.K.H.,M.M.
