Garudaxpose.com | PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo mendapat sejumlah masukan strategis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga optimalisasi pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kebijakan Dana Transfer Daerah, Pemenuhan Mandatory Spending, dan Penguatan Data Indikator Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digelar di Lava Hills Sukapura, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai narasumber utama. Wali Kota Probolinggo Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, dan Sekretaris Daerah Budiono Wirawan turut mengikuti jalannya forum hingga selesai.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Aminuddin memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi daerah, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan berkurangnya alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkot Probolinggo tetap berupaya menjaga laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi serta kolaborasi lintas sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Aminuddin, keterbatasan ruang fiskal tidak menjadi alasan untuk menghentikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Pemkot terus mencari peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, BUMN, maupun sektor perbankan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kami terus berupaya mencari terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa terus meningkat meskipun kondisi fiskal cukup menantang,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Agus Fatoni menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan berbasis kemampuan pendapatan daerah. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menyusun belanja yang melebihi kapasitas pendapatan karena berpotensi menimbulkan defisit anggaran di akhir tahun.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan sejak awal. Program dan kegiatan yang disusun harus selaras dengan visi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat yang berkembang setiap tahunnya.
“Perencanaan harus menjadi fondasi utama. Setiap program harus dirancang berdasarkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain membahas tata kelola APBD, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi situasi darurat melalui penguatan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurutnya, anggaran tersebut memiliki peran penting untuk merespons kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Di sisi lain, Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif meningkatkan PAD melalui lima strategi utama, yakni intensifikasi pendapatan, ekstensifikasi sumber pendapatan baru, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran, serta penguatan inovasi daerah.
Ia menilai inovasi tidak selalu harus lahir dari sesuatu yang baru. Pemerintah daerah dapat mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing.
Selain PAD, Fatoni menjelaskan bahwa besaran dana transfer yang diterima daerah juga sangat dipengaruhi kualitas data dan capaian kinerja pemerintah daerah. Karena itu, pembaruan data secara berkala melalui SIPD menjadi salah satu faktor penting yang harus mendapat perhatian serius.
Usai mengikuti rapat koordinasi, Wali Kota Aminuddin mengaku mendapatkan banyak wawasan baru terkait arah kebijakan fiskal nasional dan strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Ia menilai berbagai peluang masih terbuka lebar bagi daerah, terutama melalui program-program kementerian yang dapat diakses untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, Pemkot Probolinggo akan terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran daerah, memperbaiki kualitas data, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor potensial guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Kami akan terus melakukan pembenahan agar seluruh potensi pendapatan daerah dapat terkelola secara maksimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Selain Agus Fatoni, rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat teknis dari Kemendagri yang memberikan materi terkait perencanaan anggaran, fasilitasi dana transfer daerah, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
