Garudaxpose.com | SUKABUMI — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Sukabumi menggelar aksi turun ke jalan pada Kamis, 18 Juni 2026. Aksi protes keras ini digelorakan sebagai bentuk perlawanan terhadap rentetan kebijakan nasional serta mandulnya pengawasan birokrasi di tingkat lokal yang dinilai mencederai marwah demokrasi dan menyengsarakan rakyat.
Dalam orasinya, massa aksi membawa empat tuntutan krusial yang menyasar isu ekonomi, supremasi sipil, taring legislatif, hingga benteng moralitas masyarakat. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi SEMMI Cabang Sukabumi melontarkan kritik tajam yang diarahkan langsung kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Sukabumi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut adalah empat poin gugatan yang disuarakan oleh SEMMI Cabang Sukabumi:
1. Tolak Efek Domino Kenaikan BBM: Jangan Korbankan Wong Cilik!
Massa menyoroti lonjakan harga Pertamax yang memicu ancaman migrasi konsumen ke BBM bersubsidi (Pertalite). Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu kelangkaan dan inflasi liar di pasar-pasar tradisional.
“Kenaikan Pertamax itu hantaman awal, tapi efek dominonya yang mematikan bagi wong cilik. Ketika BBM non-subsidi naik, kelas menengah turun kelas dan berebut Pertalite dengan rakyat miskin. Jika pemerintah sampai berani menaikkan harga BBM subsidi, itu sama saja mencekik leher rakyat. Kami tidak akan tinggal diam!” tegas Korlap Aksi.
2. Kecam Kembalinya Dwi Fungsi Aparat di Era Reformasi
Penempatan perwira aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di berbagai jabatan sipil dan kementerian memicu kekhawatiran kembalinya bayang-bayang Orde Baru. SEMMI menuntut agar aparat kembali fokus pada tupoksinya.
“Reformasi 1998 dibayar mahal oleh darah para syuhada. Hidupnya kembali gejala Dwi Fungsi ini adalah kemunduran demokrasi yang amat serius. Jangan biarkan kursi birokrasi sipil diisi oleh aparat aktif, karena itu merusak sistem ASN!” serunya.
3. Tantang DPRD Kota Sukabumi Gulirkan Hak Angket
Di ranah lokal, SEMMI menuding DPRD Kota Sukabumi telah “mati suri” setelah rekomendasi Panitia Kerja (Panja) seolah diabaikan begitu saja oleh pihak eksekutif (Pemerintah Kota).
“Untuk apa ada Panja kalau rekomendasinya hanya jadi tumpukan kertas pajangan di meja Wali Kota? Ini pelecehan nyata eksekutif terhadap marwah legislatif! Kami menantang seluruh fraksi di DPRD untuk membuktikan fungsinya dengan menggulirkan Hak Angket,” lanjut sang Korlap dengan nada keras.
4. Desak Pengesahan Perda Ketahanan Keluarga (PEKAT)
Sebagai langkah preventif menjaga identitas kota, SEMMI mendesak percepatan regulasi yang mengatur pencegahan dan penindakan perilaku asusila dan menyimpang di ruang publik maupun siber Kota Sukabumi.
“Sukabumi ini kota religius. Kami melihat ada pembiaran terhadap aktivitas menyimpang yang mulai berani unjuk gigi. Harus ada payung hukum yang tegas melalui Perda Ketahanan Keluarga atau Perda PEKAT demi menjaga ruang publik yang sehat dan beradab bagi generasi muda.”
Menutup jalannya aksi, SEMMI Cabang Sukabumi melemparkan ultimatum keras kepada DPRD dan jajaran pemangku kebijakan. Mereka memastikan bahwa pergerakan ini tidak akan berhenti hanya pada pembacaan tuntutan.
“Aksi hari ini barulah pemanasan. Jika tuntutan kami tidak direspons secara konkret, kami pastikan SEMMI akan turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar. Kita kawal gerakan ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan!” pungkasnya.
(Tim Redaksi GarudaXpose / Sumber: Siaran Pers PC SEMMI Sukabumi)
