Dampak BBM Naik, Bupati Lumajang Tarik Semua Kendaraan Dinas Roda Empat.

- Penulis

Jumat, 12 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GarudaXpose.com | Lumajang – Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax yang berdampak langsung pada pengeluaran operasional pemerintah daerah, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengambil langkah tegas dan efisien. Mulai hari ini, seluruh kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Lumajang ditarik dan dilarang dioperasikan, kecuali kendaraan yang secara khusus digunakan untuk pelayanan publik dan tugas kedinasan yang bersifat mendesak.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Bupati Indah diruang lobi pemkab Lumajang, Jumat pagi (12/06/26). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja operasional di tengah kenaikan harga energi yang terus meningkat.

“Kenaikan harga Pertamax beberapa waktu lalu membuat kita harus mengevaluasi penggunaan aset dan anggaran secara cermat. Biaya operasional kendaraan dinas yang sebelumnya sudah cukup besar, kini membengkak signifikan. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar semua kendaraan dinas roda empat ditarik dan disimpan di garasi induk, tidak boleh dioperasikan lagi—kecuali yang memang benar-benar dibutuhkan untuk melayani masyarakat, seperti kendaraan dinas untuk pelayanan kesehatan, keamanan, dan tugas pemerintahan yang tidak bisa ditunda,” tegas Bupati Indah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, kebijakan ini berlaku efektif mulai hari ini, 12 Juni 2026, dan akan terus dipantau pelaksanaannya. Setiap perangkat daerah diminta menyesuaikan pola perjalanan dinasnya, di antaranya dengan menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi dengan sistem penggantian biaya yang wajar, atau mengoptimalkan pertemuan secara daring.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi kinerja pelayanan, justru kita ingin memastikan anggaran daerah tetap bisa dialokasikan untuk program-program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial,” tambahnya.

Lebih jauh Bunda Indah menegaskan bagi yang melanggar kebijakannya akan berurusan dengan Inspektorat dan akan mendapat sanksi tegas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

OJK Dukung Pengembangan Industri Kreatif Batik Banyuwangi Lewat Banyuwangi Batik Festival
Selangor Malaysia Tertarik Padi Biofortifikasi Banyuwangi, Jajaki Kerjasama Teknologi Pertanian
Berlangsung Sengit, Ini Para Juara Turnamen Futsal Wabup Cup Banyuwangi 2026
KB Samsat Bangil Diserbu Wajib Pajak, Seluruh Layanan Tetap Optimal
Kompetensi Jadi Kunci Koperasi Profesional, LAPENKOP Probolinggo Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SDM Koperasi
Miliki Kesamaan Potensi, Kabupaten Lebak Belajar City Branding ke Banyuwangi
Punya 153 Sekolah Lansia, Banyuwangi Raih Penghargaan Sidaya Awards 2026
Lapas Banyuwangi Gelar Baksos untuk Keluarga Warga Binaan di Aula Sahardjo

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 04:50 WIB

OJK Dukung Pengembangan Industri Kreatif Batik Banyuwangi Lewat Banyuwangi Batik Festival

Minggu, 8 November 2026 - 04:46 WIB

Berlangsung Sengit, Ini Para Juara Turnamen Futsal Wabup Cup Banyuwangi 2026

Sabtu, 7 November 2026 - 04:40 WIB

KB Samsat Bangil Diserbu Wajib Pajak, Seluruh Layanan Tetap Optimal

Sabtu, 7 November 2026 - 04:17 WIB

Kompetensi Jadi Kunci Koperasi Profesional, LAPENKOP Probolinggo Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SDM Koperasi

Jumat, 6 November 2026 - 14:42 WIB

Miliki Kesamaan Potensi, Kabupaten Lebak Belajar City Branding ke Banyuwangi

Berita Terbaru