Garudaxpose.com | Palembang – Terkait polemik Penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, dalam menjalankan agenda kerja kerap menuai kritik dari sebagian masyarakat terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kabiro Umum dan perlengkapan Dr. Darmayanti, SE MM angkat bicara dan mengajak publik untuk melihat persoalan ini melalui kacamata yang lebih objektif dan logis.
Menurut Darmayanti, sangat tidak adil membandingkan standar mobilitas kepala daerah di Sumsel dengan provinsi lain, khususnya di Pulau Jawa. Ia menekankan bahwa topografi alam dan luas wilayah Sumsel memiliki tantangan yang jauh berbeda.
“Kita tidak bisa menggunakan perspektif yang sama. Di Pulau Jawa, jarak antar-kabupaten atau kota relatif dekat dan bisa ditempuh dalam hitungan satu jam melalui jalur darat. Sementara di Sumatera Selatan, jarak pusat provinsi ke kabupaten/kota rata-rata mencapai ratusan kilometer dengan waktu tempuh empat hingga delapan jam,”ujar Dr. Darmayanti. Kamis (07/04/26).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dr. Darmanti juga menjelaskan sebuah skenario yang sering dihadapi kepala daerah, di mana terdapat dua agenda resmi yang harus dihadiri pada hari yang sama di dua wilayah berbeda. Ia mencontohkan jika seorang Gubernur harus menghadiri sebuah kegiatan di kabupaten empat lawang namun juga harus segera menyambut kedatangan tamu nasional dalam jeda waktu yang singkat.
“Secara logika, mana mungkin itu ditempuh melalui jalur darat dalam jeda waktu dua jam? Helikopter bukan soal gaya hidup atau kemewahan, tetapi alat penunjang untuk menjawab tantangan geografis agar kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tetap bisa dirasakan,” tegasnya.
Dirinya pun menyoroti kecenderungan masyarakat dalam membangun opini negatif terhadap fasilitas penunjang kinerja pejabat. Baginya, fasilitas seperti kendaraan dinas yang layak atau alat transportasi udara harus dipandang dari sigi fungsinya dalam mendukung produktivitas.
“Jangan mengedepankan negative thinking. Kita harus mengedepankan logika kebutuhan. Gubernur adalah wajah provinsi, dan mobilitas yang tinggi adalah tuntutan jabatan untuk melayani 17 kabupaten/kota. Jika sarana penunjangnya tidak memadai, maka produktivitas kerja pemerintah daerah yang akan terhambat,” ujarnya.
Dan, perlu saya sampaikan bahwa sewa Helikopter tersebut tercantum pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Biro Umum tahun 2025 dan telah dianggarkan di tahun sebelumnya.
Adapun maksud dan tujuan adanya penganggaran tersebut dikarenakan untuk keperluan Mitigasi Karhutla di Pemprov Sumsel,”dan atas perintah Bapak Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel beliau menghapus anggaran untuk sewa Helikopter tersebut di tahun 2026 ini,”tambahnya.
“Terkait terdapat sejumlah helikopter yang terparkir, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pemprov Sumsel dan Itu bukan ranah kami (Biro Umum),”pungkasnya.(Rilis)
