Kunjungan Penuh Kolaborasi, KPH Banyuwangi Barat Bahas Program Lingkungan Bersama RKB

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com |BANYUWANGI, Upaya memperkuat sinergi dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan terus digencarkan. Hal itu terlihat dalam kunjungan jajaran Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat ke Rumah Kebangsaan Banyuwangi (RKB), yang berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, Selasa (5/5/2026).

Rombongan KPH Banyuwangi Barat dipimpin langsung oleh Administratur KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, S.Hut, didampingi Wakil Administratur Indra Gunawan, Kasi PPB Iwan Susanto, Kasi PE Sunardi, serta KS Hukum Kepatuhan Eko Hadi. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua RKB, Hakim Said, S.H., bersama jajaran pengurus, di antaranya Taufik Hidayat, S.E. (Sekretaris 2 RKB), Advokat di Firma Hukum Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi (RAKB) Krisno Jatmiko, S.H., M.H., dan Winarso, S.H., serta Andre dan Oka selaku Ketua dan Sekretaris Garda Lestari, lembaga lingkungan di bawah naungan RKB.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama strategis, mulai dari pengembangan eko wisata berbasis masyarakat, program penghijauan, hingga penanaman komoditas bernilai ekonomi seperti vanili di kawasan hutan.
Administratur KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami melihat Rumah Kebangsaan Banyuwangi memiliki potensi besar sebagai mitra strategis. Sinergi ini tidak hanya soal menjaga hutan, tetapi juga bagaimana menghadirkan nilai ekonomi melalui eko wisata dan budidaya tanaman seperti vanili yang prospektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif dengan melibatkan komunitas lokal akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa program kehutanan juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip kelestarian,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua RKB, Hakim Said, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah konkret membangun kolaborasi antara sektor kehutanan dan gerakan sosial kemasyarakatan.

“Kunjungan ini menjadi energi positif bagi kami. RKB siap menjadi ruang kolaborasi untuk mendorong program-program berbasis lingkungan, termasuk eko wisata dan penghijauan yang melibatkan generasi muda,” kata Hakim Said.

Menurutnya, keberadaan Garda Lestari di bawah RKB akan menjadi motor penggerak dalam implementasi program-program lingkungan tersebut. “Kami ingin gerakan ini tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan,” tegasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama berkelanjutan antara KPH Banyuwangi Barat dan RKB dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lolos Verifikasi Arab Saudi, Seluruh Dokumen Jemaah Lumajang Siap 100 Persen
Pemkab Lumajang mendapat Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026, dalam Ajang IHES
Hadiri Lepas Sambut Kajari Tangerang, Sachrudin Tegaskan Kolaborasi Adalah Kunci
Ny. Putri Koster Tegaskan Pentingnya Pemahaman Bagi Para Kader Jalankan Fungsi Posyandu
Sebanyak 1.634 Bidang Tanah Wakaf di Kabupaten Tangerang Belum Bersertifikat
UHC Capai 99,51 Persen, Pemkot Probolinggo Perkuat Validitas Data Jaminan Kesehatan
Bupati Kembang Dorong Lahirkan SDM Pariwisata Berdaya Saing Global
Seleksi Pimpinan BAZNAS Kota Probolinggo Masuki Tahap Wawancara, 10 Kandidat Disaring Jadi 5 Nama

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:15 WIB

Lolos Verifikasi Arab Saudi, Seluruh Dokumen Jemaah Lumajang Siap 100 Persen

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:31 WIB

Pemkab Lumajang mendapat Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026, dalam Ajang IHES

Rabu, 6 Mei 2026 - 05:16 WIB

Hadiri Lepas Sambut Kajari Tangerang, Sachrudin Tegaskan Kolaborasi Adalah Kunci

Rabu, 6 Mei 2026 - 02:18 WIB

Ny. Putri Koster Tegaskan Pentingnya Pemahaman Bagi Para Kader Jalankan Fungsi Posyandu

Rabu, 6 Mei 2026 - 00:26 WIB

Kunjungan Penuh Kolaborasi, KPH Banyuwangi Barat Bahas Program Lingkungan Bersama RKB

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB