Dari Sampah ke Rupiah: Gerakan PKK Lumajang Dorong Ekonomi Sirkular dari Rumah

- Penulis

Sabtu, 25 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GarudaXpose.com | Lumajang – Upaya Indonesia menekan timbulan sampah hingga 30 persen dan menangani 70 persen sampah pada 2025 tidak bisa hanya mengandalkan sistem hilir. Kunci perubahan justru berada di hulu, yakni rumah tangga. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pendekatan ini mulai dijalankan melalui gerakan Tim Penggerak PKK yang mendorong pengelolaan sampah menjadi sumber ekonomi produktif.

Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis di Desa Tukum, Kamis (23/4/2026), Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi fondasi utama.

“Selama ini sampah dianggap selesai saat dibuang. Padahal, jika dikelola, justru bisa menjadi sumber pendapatan keluarga,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data nasional menunjukkan, komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik rumah tangga. Artinya, intervensi di tingkat keluarga memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan beban lingkungan secara keseluruhan.

Di Lumajang, pendekatan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan limbah organik, seperti sisa sayur dan buah menjadi media budidaya cacing. Hasilnya tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi, seperti pakan ternak dan pupuk organik.

Model ini mencerminkan praktik ekonomi sirkular, di mana limbah diproses kembali menjadi sumber daya produktif. Dalam skala rumah tangga, pendekatan ini dinilai efektif karena sederhana, murah, dan mudah direplikasi.

“Ini bukan sekadar pengelolaan sampah, tetapi penguatan ekonomi keluarga berbasis potensi yang ada di rumah,” kata Dewi Natalia.

Gerakan ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi hijau dan implementasi SDGs Desa, khususnya pada tujuan desa peduli lingkungan, desa tanpa sampah, serta desa dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Peran PKK menjadi krusial karena memiliki jaringan hingga tingkat dasawisma. Dengan struktur yang kuat di akar rumput, edukasi dan praktik pengelolaan sampah dapat menyebar secara cepat dan berkelanjutan.

“PKK berada di garis depan perubahan perilaku masyarakat. Dari ibu-ibu, gerakan ini bisa meluas ke seluruh keluarga,” ujarnya.

Selain berdampak pada lingkungan, pengelolaan sampah berbasis rumah tangga juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Produk hasil olahan memiliki nilai jual dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan, terutama bagi perempuan sebagai pengelola ekonomi domestik.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak harus dimulai dari teknologi besar atau investasi tinggi. Pendekatan sederhana berbasis komunitas justru memiliki daya ungkit yang kuat jika dilakukan secara konsisten.

Ke depan, integrasi gerakan ini dengan kebijakan desa, dukungan pemerintah daerah, serta akses pasar bagi produk turunan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan.

Dari Lumajang, praktik ini menjadi contoh bahwa transformasi pengelolaan sampah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika rumah tangga mampu mengelola sampahnya sendiri, desa menjadi lebih mandiri, dan kontribusi terhadap agenda nasional pun semakin nyata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Ipuk: Kompetisi Ajang Asah Percaya Diri Siswa
Uni Emirat Arab Tinjau Progres Pembangunan Pengolahan Sampah 3R di Banyuwangi
Targetkan Emas Asian Games 2026, Timnas BMX Indonesia Digembleng di Banyuwangi
APAK (aliansi pemuda anti korupsi) Soroti Dugaan PPK Tak Bersertifikat LKPP di Sejumlah Daerah Jawa Barat, Desak Audit Menyeluruh
Sonny T. Danaparamita Gandeng APAC Cyber Security Fund, Bekali UMKM Banyuwangi Hadapi Ancaman Siber
Bupati Ipuk Ajak JMSI Banyuwangi Bangun Jurnalisme Berkualitas dan Dorong Potensi Daerah
Polemik Tanah Pengairan di Tegalsari Kian Memanas, Dua Pihak Mengaku Sudah Keluarkan Rp25 Juta ke E-BEST Law, Legalitas AJB dan SHM Masih Menggantung
Tanah Pengairan di Desa Tegalsari Diduga Diperjualbelikan Rp150 Juta, Status AJB dan SHM Belum Jelas

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:06 WIB

Bupati Ipuk: Kompetisi Ajang Asah Percaya Diri Siswa

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:04 WIB

Uni Emirat Arab Tinjau Progres Pembangunan Pengolahan Sampah 3R di Banyuwangi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:02 WIB

Targetkan Emas Asian Games 2026, Timnas BMX Indonesia Digembleng di Banyuwangi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 14:13 WIB

APAK (aliansi pemuda anti korupsi) Soroti Dugaan PPK Tak Bersertifikat LKPP di Sejumlah Daerah Jawa Barat, Desak Audit Menyeluruh

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:00 WIB

Sonny T. Danaparamita Gandeng APAC Cyber Security Fund, Bekali UMKM Banyuwangi Hadapi Ancaman Siber

Berita Terbaru

Daerah

Bupati Ipuk: Kompetisi Ajang Asah Percaya Diri Siswa

Sabtu, 1 Agu 2026 - 21:06 WIB