BREBES,GarudaXpose.com//-Polemik pemanfaatan aset desa kembali mencuat di Kabupaten Brebes. Kali ini datang dari Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes. Mobil siaga yang diadakan dari Dana Desa untuk kepentingan kedaruratan dan kemanusiaan justru dipersoalkan warga karena dinilai melenceng jauh dari fungsi utamanya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT, mobil siaga desa diprioritaskan untuk pelayanan kesehatan, kebencanaan, dan sosial. Kendaraan harus siap 24 jam untuk evakuasi pasien sakit keras, korban kecelakaan, ibu melahirkan, penanganan stunting, hingga penanggulangan bencana. Namun di Randusanga Kulon, unit tersebut dikeluhkan warga karena kerap tidak tersedia saat kondisi darurat.
Warga Terpaksa Pinjam ke Desa Tetangga, Nyawa Jadi Taruhan
Sejumlah warga mengaku mobil siaga lebih sering terlihat wara-wiri sebagai kendaraan dinas Kepala Desa. Digunakan untuk mobilitas rapat ke kecamatan, kabupaten, bahkan diduga untuk keperluan pribadi di luar jam dinas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Puncaknya, beberapa insiden genting gagal terlayani. Karyadi, warga Randusanga Kulon, menceritakan pengalaman pahit saat mendampingi tetangganya yang butuh penanganan cepat ke RSUD Brebes pada Maret lalu.
“Pas ada yang sakit parah, napasnya sudah sesak. Kami lari ke tempat mobil siaga biasa parkir, ternyata kosong. Perangkat bilang lagi dipakai Pak Kades ke kabupaten. Akhirnya kami pontang-panting telepon desa tetangga. Alhamdulillah Desa Randusanga Wetan mau minjami, tapi waktu kebuang hampir 40 menit di jalan. Kasihan pasiennya,” tutur Karyadi, Sabtu (11/04/2026).
Kondisi ini bukan sekali dua kali. Warga menyebut sudah beberapa kali harus meminjam ke Desa Kedunguter atau Randusanga Wetan. Masalahnya, tidak semua warga punya nomor kontak atau kenalan di desa lain. Bagi keluarga tidak mampu, menyewa ambulans swasta dengan tarif ratusan ribu bukan pilihan. “Kalau malam-malam ada yang lahiran atau kecelakaan, kami bingung harus gimana,” keluh warga lain yang enggan disebut namanya.
Pelayanan Administrasi: Tanda Tangan Kades Jadi ‘Barang Langka’
Persoalan merembet ke layanan administrasi. Tokoh masyarakat setempat, Ustad Imam Khambali, menyebut kantor desa sering sepi saat jam kerja, terutama keberadaan Kepala Desa. Akibatnya, urusan warga menumpuk.
“Warga mau urus izin hajatan saja bisa 3-4 hari baru kelar karena nunggu Pak Kades. Surat pengantar kerja buat anak-anak yang mau merantau, pengajuan pinjaman ke bank buat modal usaha, sampai surat keterangan miskin buat berobat, semua terhambat. Padahal itu kebutuhan mendesak,” ungkapnya.
Ustad Imam Khambali juga menyoroti transparansi proyek desa. Menurutnya, pengajuan bantuan atau pembangunan swadaya dari kelompok warga sulit mendapat persetujuan. “Tapi kalau proyeknya yang mengerjakan dari pihak desa, langsung ACC. Warga jadi bertanya-tanya, ini aturan dari mana?” tambahnya. Ia khawatir lambatnya birokrasi ini menghambat partisipasi warga dalam pembangunan.
Klarifikasi Kades: Penempatan Hasil Musdes, Insiden Meninggal karena Mobil Rusak
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Randusanga Kulon Afan Setiono memberikan hak jawab. Ia menegaskan seluruh kebijakan sudah melalui musyawarah dan sesuai prosedur.
Ia memaparkan empat poin klarifikasi:
Penempatan Unit: Mobil siaga tidak diparkir di kantor desa karena alasan keamanan. “Dulu pernah hampir dicuri, makanya lewat Musdes disepakati dititipkan di lokasi yang lebih aman. Itu keputusan forum, bukan saya pribadi,” jelasnya.
Sopir Siaga: Pemdes sudah menunjuk satu orang sopir yang standby. Nomornya sudah disosialisasikan ke ketua RT/RW. Warga yang butuh bisa langsung hubungi sopir, tidak harus lewat Kades.
Insiden Warga Meninggal: Afan membenarkan ada satu kasus warga tidak terlayani hingga meninggal dunia awal tahun ini. Namun ia menegaskan saat itu mobil sedang rusak berat di bengkel selama dua minggu. “Kami juga berduka sedalam-dalamnya. Tapi posisi mobil memang tidak bisa jalan, bukan karena dipakai,” tegasnya sambil menunjukkan nota bengkel.
Pelayanan Kantor: Soal Kades jarang di tempat, ia berdalih banyak agenda undangan dari kecamatan dan kabupaten yang wajib dihadiri Kades langsung. “Kalau saya tidak hadir, desa bisa kena tegur. Tapi pelayanan tetap jalan, ada Sekdes dan Kasi yang piket,” ujarnya.
Desakan Warga: Buat SOP Tegas dan Tempeli Nomor Darurat di Balai Desa
Klarifikasi Kades belum sepenuhnya meredakan keluhan. Warga melalui Karyadi dan Ustad Imam Khambali mendesak Pemdes menerbitkan SOP tertulis penggunaan mobil siaga.
Isinya diminta memuat tiga hal: Pertama, skala prioritas penggunaan dengan warga darurat di urutan paling atas. Kedua, wajib ada logbook atau catatan pemakaian yang bisa diaudit BPD. Ketiga, tempelkan nomor HP sopir siaga dan nomor cadangan di papan pengumuman balai desa dan tiap pos RT.
“Kalau memang dipakai dinas, ya harus ada mobil kedua atau kerja sama dengan Puskesmas biar warga tidak terlantar. Intinya jangan sampai nyawa melayang cuma gara-gara rebutan mobil,” tegas Karyadi.
Untuk administrasi, warga meminta ada pendelegasian yang jelas. Jika Kades berhalangan lebih dari satu hari dinas, Sekdes harus diberi wewenang tanda tangan untuk surat-surat bersifat mendesak dengan stempel resmi.
Hingga berita ini diturunkan, warga Randusanga Kulon mengaku masih menunggu itikad baik Pemdes merealisasikan perbaikan layanan. Mereka berharap mobil siaga yang dibeli dari uang rakyat bisa kembali ke khitah: menjadi garda terdepan penyelamat warga, bukan sekadar inventaris yang sulit diakses saat nyawa jadi taruhannya.(red*)
(Agus)
