Seolah Tak Takut Hukum, PT Tentvoo Technology Indonesia Diduga Terapkan Upah dan Jam Kerja Tidak Manusiawi

- Penulis

Rabu, 15 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Kabupaten Tangerang – PT Tentvoo Technology Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang produksi sandal berbahan dasar EVA dan berlokasi di Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, diduga menerapkan sistem kerja yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Rabu ( 15/10/25 )

Informasi yang diperoleh dari sejumlah media online menyebutkan adanya praktik pengupahan di bawah standar serta jam kerja yang melebihi batas ketentuan. Saat tim awak media menelusuri kebenaran kabar tersebut di lapangan, beberapa warga sekitar turut menguatkan dugaan tersebut.
“Iya, parah perusahaan itu,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ketua Umum LSM Seroja Indonesia, Taslim Wirawan, yang sempat mendatangi perusahaan tersebut, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan mengawal permasalahan ini hingga tuntas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan lagi zaman penjajahan. Setiap orang berhak mendapatkan upah yang layak dan jam kerja yang manusiawi,” tegas Taslim.

Lebih lanjut, Taslim menyampaikan bahwa LSM Seroja Indonesia akan segera melaporkan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang (UPT Pengawasan) serta mengirimkan surat kepada pihak legislatif agar manajemen perusahaan dipanggil dan dimintai keterangan.

Menurutnya, tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut harkat dan martabat para pekerja yang menjadi tulang punggung industri.

(Spi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

APAK (aliansi pemuda anti korupsi) Soroti Dugaan PPK Tak Bersertifikat LKPP di Sejumlah Daerah Jawa Barat, Desak Audit Menyeluruh
Sonny T. Danaparamita Gandeng APAC Cyber Security Fund, Bekali UMKM Banyuwangi Hadapi Ancaman Siber
Bupati Ipuk Ajak JMSI Banyuwangi Bangun Jurnalisme Berkualitas dan Dorong Potensi Daerah
Polemik Tanah Pengairan di Tegalsari Kian Memanas, Dua Pihak Mengaku Sudah Keluarkan Rp25 Juta ke E-BEST Law, Legalitas AJB dan SHM Masih Menggantung
Tanah Pengairan di Desa Tegalsari Diduga Diperjualbelikan Rp150 Juta, Status AJB dan SHM Belum Jelas
Polresta Banyuwangi Gagalkan Penyelundupan 23 Ribu Benih Lobster
Lahan SAE Paswangi Kembali Memasuki Masa Panen Padi, Proyeksi Hasil Capai 2,4 Ton Gabah
BNNK Banyuwangi dan Kwarcab Banyuwangi Teken PKS Penguatan Saka Pramuka Anti Narkoba

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 14:13 WIB

APAK (aliansi pemuda anti korupsi) Soroti Dugaan PPK Tak Bersertifikat LKPP di Sejumlah Daerah Jawa Barat, Desak Audit Menyeluruh

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:00 WIB

Sonny T. Danaparamita Gandeng APAC Cyber Security Fund, Bekali UMKM Banyuwangi Hadapi Ancaman Siber

Jumat, 31 Juli 2026 - 02:24 WIB

Bupati Ipuk Ajak JMSI Banyuwangi Bangun Jurnalisme Berkualitas dan Dorong Potensi Daerah

Jumat, 31 Juli 2026 - 01:20 WIB

Polemik Tanah Pengairan di Tegalsari Kian Memanas, Dua Pihak Mengaku Sudah Keluarkan Rp25 Juta ke E-BEST Law, Legalitas AJB dan SHM Masih Menggantung

Jumat, 31 Juli 2026 - 01:13 WIB

Tanah Pengairan di Desa Tegalsari Diduga Diperjualbelikan Rp150 Juta, Status AJB dan SHM Belum Jelas

Berita Terbaru