Wali Kota Aminuddin: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Menentukan Arah Pembangunan Kota Probolinggo

- Penulis

Jumat, 12 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Probolinggo – Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pencanangan dan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Kota Probolinggo di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Jumat (12/06/2026).

Dalam sambutannya, Aminuddin menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus didukung oleh data yang valid, akurat, dan terukur.

Menurutnya, hasil sensus ekonomi akan menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah pada masa mendatang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Ini adalah fondasi yang akan menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kita harus memastikan setiap target yang ingin dicapai memiliki dasar data yang kuat,” ujar Aminuddin.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Probolinggo sejak awal telah menjadikan penguatan data sebagai salah satu prioritas. Karena itu, kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terus dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki basis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Aminuddin, data yang akurat menjadi kebutuhan mutlak, terlebih Kota Probolinggo memiliki sejumlah target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang harus diwujudkan secara bertahap.

“Kita memiliki cita-cita besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun semua itu harus diawali dengan pemetaan kondisi yang sebenarnya. Di sinilah pentingnya sensus ekonomi sebagai alat ukur dan bahan evaluasi pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Aminuddin menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi fokus pembangunan daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, serta pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah indikator tersebut telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa waktu terakhir.

“Alhamdulillah, angka kemiskinan di Kota Probolinggo mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan mulai memberikan dampak kepada masyarakat. Namun pekerjaan kita belum selesai dan harus terus dilanjutkan dengan dukungan data yang semakin baik,” ujarnya.

Selain itu, Aminuddin juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yang dinilai terus mengalami peningkatan. Ia menyebut capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

“Pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan tren yang menggembirakan. Bahkan pada kuartal pertama tahun ini pertumbuhannya mencapai angka yang cukup tinggi. Ini menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi masyarakat semakin bergerak,” katanya.

Meski demikian, Aminuddin mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Menurutnya, pemerintah tetap membutuhkan data yang lebih rinci dan komprehensif agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.

“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan ikut mendampingi pelaksanaan sensus ini. Semakin lengkap data yang diperoleh, maka semakin tepat pula kebijakan yang akan diambil pemerintah,” tegasnya.

Aminuddin menambahkan bahwa hasil sensus nantinya akan menjadi bagian penting dalam penguatan sistem data daerah, termasuk mendukung pemetaan kondisi ekonomi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan melibatkan 178 petugas yang terdiri atas 155 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 23 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).

Seluruh petugas, kata Joko, telah mengikuti tahapan seleksi dan pelatihan sebagai bekal sebelum turun ke lapangan. Pendataan akan diawali melalui kegiatan Ngibar (Ngisi Bareng) pada Mei 2026, kemudian dilanjutkan dengan metode door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Melalui semangat gerak bersama, kami optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang berkualitas dan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif,” ujar Joko.

Kegiatan pencanangan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama, pemasangan atribut sensus secara simbolis kepada petugas, serta pembacaan deklarasi yang diikuti seluruh peserta sebagai bentuk kesiapan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Probolinggo.

Penulis : Septyan Dwi Cahyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dwi Nita Lestari Bersama Tim 17 Ajak Warga Jaga Kondusifitas Jelang PAW Kepala Desa Tamansari, Diusung Tokoh Masyarakat dan Mantan Legislator PPP
Ketua LBH Gadjah Madha Indonesia Danny Hendro Saputro, SH., MH. Soroti Pemadaman Listrik Bergilir di Banyuwangi, Siap Layangkan Surat Resmi ke PLN
Politeknik Agraria STPN Tawarkan Program Studi Khusus di Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan
Dampak BBM Naik, Bupati Lumajang Tarik Semua Kendaraan Dinas Roda Empat.
Diduga Lahan Fasos Fasum di Sukasari Berubah menjadi SHM Perorangan
H. Wawan Sumarwan Berangkatkan Kontingen 7 PAC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang ke Festival Wisata Kuliner Nusantara Bulan Bung Karno 2026
Brebes Pertahankan Opini WTP Ketujuh Kali, Bukti Komitmen Kelola Keuangan Transparan dan Akuntabel

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 04:19 WIB

Dwi Nita Lestari Bersama Tim 17 Ajak Warga Jaga Kondusifitas Jelang PAW Kepala Desa Tamansari, Diusung Tokoh Masyarakat dan Mantan Legislator PPP

Sabtu, 13 Juni 2026 - 04:05 WIB

Ketua LBH Gadjah Madha Indonesia Danny Hendro Saputro, SH., MH. Soroti Pemadaman Listrik Bergilir di Banyuwangi, Siap Layangkan Surat Resmi ke PLN

Jumat, 12 Juni 2026 - 14:31 WIB

Politeknik Agraria STPN Tawarkan Program Studi Khusus di Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang

Jumat, 12 Juni 2026 - 14:27 WIB

Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:05 WIB

Dampak BBM Naik, Bupati Lumajang Tarik Semua Kendaraan Dinas Roda Empat.

Berita Terbaru