Garudaxpose.com ll Badung, Bali – Beberapa hari belakangan Viral ucapan Presiden Prabowo yang menyoroti terkait masalah sampah di Bali yang membuat beberapa pejabat seperti kebakaran jenggot akibat sentilan Presiden tersebut.
“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden menirukan ucapan tokoh asing yang sempat ke Bali.
Tanggapan I Wayan Puspa Negara, SP.,M.Si., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung
Menyikapi teguran Presiden RI Prabowo Subianto di atas, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, SP., M.Si., mengatakan bahwa teguran Presiden Prabowo itu sebagai momentum untuk segera berbenah dan jengah. “Jadikan teguran ini sebagai momentum untuk segera berbenah, jengah, fokus dan konsisten mengelola sampah di Bali,” dalam rilisnya kepada media ini, Rabu (4/02).
Ia melanjutkan,” Persoalan sampah di Bali mendadak mengguncang dunia, setelah Presiden Prabowo menegur kepala daerah.
Situasi paradox dinobatkanya Bali sebagai World Best Destination 2026, dan adanya statement dari Fodors, sebuah biro perjalanan USA, bahwa Bali tidak layak dikunjungi tahun 2025 karena masalah sampah, macet, prilaku buruk beberapa Wisman (wisatawan mancanegara, red), dan juga tingginya aksi kriminalitas.
Paradoksial yg lainnya bahwa tingginya eskalasi nitizen di Medsos yang menayangkan Bali sepi turis, tapi faktanya jumlah kunjungan Wisman naik 11% dari 6,3 jt tahun 2024 menjadi 7,05jt tahun 2025. Hal ini menunjukkan ada yang perlu diperbaiki segera dalam mengelola Bali,” imbuh Puspa Negara, anggota Dewan Vokalis asal Kuta ini.
Menurutnya, sampah di Bali masih merupakan persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini, baik di darat maupun di pantai. “Sampah darat masih menumpuk di mana-mana dan belum menunjukkan adanya sistem yang clean and clear. Sementara sampah pantai datang setiap tahun di musim angin barat/west monson, di mana sampah beratus ratus ton menyerbu pesisir yang menghadap ke arah barat, Badung dengan panjang garis pantai kurang lebih 82 km, yang sebagian menghadap arah barat, mulai dari pantai Labuan Sait, Pecatu, Pantai Jimbaran, Kedonganan, Pantai Kelan, Pantai Tuban, Pantai Kuta, Legian, Seminyak, Batu Belig, Petitenget, Berawa, Batu bolong, Canggu, Cemagi, Munggu, Pereranan hingga Pantai Seseh dipastikan tiap tahun menerima sampah kiriman dalam jumlah yang fantastis dengan komposisi campuran kayu gelondongan, ranting dan varian sampah plastik,” jelas Puspa Negara.
Diceritakan, pada zaman dahulu, warga Bali, di bawah tahun 1980an turis masih belum sebanyak sekarang, sampah pantai/pesisir sangat berguna bagi masyarakat untuk kayu bakar, dan aktifitas lainnya, seperti untuk bahan bakar pembuatan bata, pamor dan sejenisnya. Demikian halnya sampah ranting menepi kepinggir sekaligus menjadi lemekan/pupuk untuk tanaman pantai seperti katang katang, padang gulung, pandan, ketapang, camplung, waru dan sejenisnya.
“Namun kini di era tahun 1990an, masyarakat tidak lagi memanfaatkan sampah pesisir tersebut karena tidak lagi menggunakan kayu bakar, di samping jenis sampah semakin pekat dengan campuran plastik dan sejenisnya yang sulit untuk dipilah, kibatnya pantai terlihat kotor karena sampah di musim angin barat menepi dalam jumlah banyak dan didominasi sampah plastik,” ungkap Puspa Negara.
Berbagai upaya keras sejatinya telah dilakukan oleh pememerintah daerah dan masyarakat, meskipun belum optimal karena kita berhadapan dengan alam/sampah kiriman yang jumlahnya luar biasa.
“Sejauh ini Pemda Badung melalui DLHK sudah bekerja keras dengan menyiapkan tenaga kebersihan ‘standby’ di pantai setiap pagi, demikian halnya peralatan seperti Loader, Barber rake, Trucktor, truk sampah hingga tim khusus yang didukung oleh masyarakat, para pedagang pantai, Pengelola pantai, Balawista, para pelaku usaha, dan stakeholders, mereka bahu membahu membersihkan sampah kiriman ini, tetapi volume yang begitu besar dan datang terus menerus setiap saat di bulan Desember, Januari dan February seiring tiupan angin barat, pagi dibersihkan siang dia muncul, siang dibersihkan sore dia menepi dan seterusnya,” ungkapnya.
Menurutnya, di musim west monson ini sampah pesisir hanya bisa ditanggulangi dengan menggunakan teknologi penjaringan sampah floating di tengah laut, karenanya perlu tambahan infrastruktur seperti alat pemisah sampah dengan pasir, pengangkutan dan TPST tempat pembuangan sampah pesisir yang jumlahnya sangat fantastis, bisa mencapai 200 ton per hari di pantai Samigita saja.
“Oleh karena itu, kita perlu lebih fokus dan super prioritas dalam mengelola sampah.
Bahwa sentilan bapak Presiden adalah sebagai Warning/Peringatan agar kita selalu aware/peduli, ditengah Bali dan jajaran pememerintah yang sudah dan terus berbenah untuk kuatkan manajemen sampah dari hulu ke hilir,” kata Puspa Negara.
Ia juga meminta Pemerintah Pusat memberi dukungan berupa Sistem management pengelolaan sampah serta pembangunana infrastruktur peralatan dan mesin pengolahan sampah modern ramah lingkungan. “Bali perlu dukungan nyata dari Pemerintah Pusat berupa System management dan pembangunan infrastruktur, mesin/peralatan pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan dan paripurna. Karena sampah adalah tanggungjawab semua pihak, setiap individu memproduksi sampah dan wajib ikut mengelola sampah dengan bijak, dan turun tangan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Statement Presiden Prabowo dalam Rakornas Porkompinda seluruh Indonesia tentang Pantai yang kotor di Bali harus dimaknai positif, bahwa Pemerintah Darerah, Gubenur dan Bupati Walikota se-Bali harus lebih fokus, konsisten, dan bersungguh-sungguh membuat manajemen pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Jadikan pengelolaan sampah sebagai Program super prioritas berkelanjutan. Libatkan partisipasi aktif masyarakat, perkuat perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, terutama menyangkut program penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat.
Tiada kata menyerah untuk sampah, dan jadikan teguran bapak Presiden untuk lebih serius menjaga alam lingkungan Bali.
Padahal Pemprov Bali sudah punya Modal untuk menjaga Lingkungan dan budaya dari Pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang, harus bisa diarahkan segera untuk pengelolaan sampah.
Disisi lain sebagai masyarakat, dan aksi nyata, saya tetap konsisten menggerakkan dan memotivasi aksi bersih bersih pantai tanpa instruksi dari manapun, hanya panggilan hati, rutin setiap hari Jumat pagi di pantai Legian bersama komunitas Bumi Kita Nuswantara, pengelola pantai, pedagang pantai, masyarakat dan seluruh pelaku usaha pariwisata di Legian, sudah berjalan 5 tahun dan tidak pernah berhenti, hanya sebagai langkah kecil untuk menciptakan habit/kebiasaan, mengedukasi dan menggerakan potensi yang ada untuk turut menjaga destinasi pantai Legian tetap bersih, sehat, asri dan mempesona. Oleh karena itu, mari kita aware dan lakukan langkah sekecil apapun untuk menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus jadikan teguran Pak Presiden sebagai momentum untuk berbenah, wujudkan Bali Bersih & Mempesona,” imbuh Puspa Negara. (Don/tra).
