Ket. Foto: Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menerima penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diserahkan Wamendagri Bima Arya Sugiarto didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah dalam momentum peringatan Hari Otda ke-30 Tahun 2026, Senin (27/4) di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
GarudaXpose.com (Jakarta) Pemerintah Kota Denpasar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026, Pemkot Denpasar berhasil meraih penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 3,6539 dan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tepatnya di Plaza Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4). Apel peringatan dipimpin oleh Bima Arya Sugiarto mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat kementerian dan lembaga, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, dan diterima oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Turut mendampingi, Ketua TP PKK Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana, serta Kabag Prokopim Denpasar, Putu Ayu Yuni Sugiantari.
Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar menjadi salah satu kota di Indonesia yang kembali meraih penghargaan ini bersama sejumlah pemerintah kota lainnya, seperti Kota Bandung, Blitar, Makassar, Salatiga, Semarang, Surabaya, Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Dalam amanatnya, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan tidak bersifat statis. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki daerah harus diimbangi dengan integritas dan keadilan agar tidak menimbulkan penyimpangan maupun ketimpangan pembangunan.
“Otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif,” tegas Bima Arya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan kemandirian fiskal daerah, serta kesiapan menghadapi tantangan global dan nasional. Pemerintah pusat juga terus mendorong efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemkot Denpasar. Jaya Negara menegaskan bahwa capaian ini menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja. Kami juga berharap pendampingan dan motivasi dari Kemendagri dapat terus diberikan agar kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar semakin optimal,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat implementasi otonomi daerah melalui inovasi layanan, peningkatan kinerja aparatur, serta sinergi dengan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Wali Kota Jaya Negara juga mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-30, seraya berharap semangat otonomi daerah terus menjadi landasan dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (don)
