Garudaxpose.com | Serang – Gelombang penolakan terhadap tambang milik PT. Berkah Halal Thayyib (BHT) di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, semakin meluas. Penjaga Alam NKRI bersama Koalisi Lembaga Lingkungan Hidup dan Budaya Banten (KOLEBAT) menyatakan sikap tegas: tambang tersebut harus ditutup permanen demi menjaga kelestarian alam, adat, dan hak masyarakat. Sabtu (04/10/25)
Ketua KOLEBAT Banten, Aminudin, yang juga menjadi juru bicara gabungan kedua lembaga tersebut, menegaskan tambang di Pagintungan bukan hanya soal bisnis, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa dan tatanan adat masyarakat Banten.
“Tanah dan negara adalah titipan para pejuang republik, bukan untuk dijual atau dirusak oleh kepentingan segelintir orang. Tambang PT. BHT bukan hanya merusak alam, tapi juga menghancurkan tatanan adat serta meresahkan masyarakat. Kalau praktik ini terus dibiarkan, KOLEBAT bersama Penjaga Alam NKRI dan masyarakat siap turun ke jalan menuntut keadilan,” tegas Aminudin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, pemerintah daerah jangan bermain-main dalam persoalan tambang, sebab masyarakat sudah kehilangan kesabaran melihat kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap ruang hidup mereka.
“Kami mendesak Gubernur Banten segera memerintahkan jajarannya menutup permanen tambang ini. Jika tidak, publik akan menilai bahwa pemerintah daerah justru melindungi mafia tambang, bukan rakyatnya. Tanah adalah warisan adat dan budaya, bukan untuk dihancurkan,” ujar Aminudin.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp telepon selulernya pada Sabtu (4/9/2025), Aminudin menegaskan bahwa bila aspirasi masyarakat tetap diabaikan, KOLEBAT bersama Penjaga Alam NKRI akan menggelar aksi lanjutan besar-besaran di Banten, dan bila perlu dilanjutkan ke Jakarta untuk menuntut perhatian pemerintah pusat.
Gabungan sikap Penjaga Alam NKRI dan KOLEBAT Banten kini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah: berpihak kepada rakyat atau tunduk pada kepentingan mafia tambang. Publik menunggu langkah nyata Gubernur Banten, apakah berani membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat, atau justru memilih diam dalam pusaran kepentingan modal.
(Spi)
