GarudaXpose.com I Lumajang— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada menu makanan yang diterima sejumlah siswa SDN Kalipenggung 01, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, setelah beredar foto paket menu kering MBG yang dinilai terlalu sederhana dan jauh dari nilai anggaran yang selama ini disosialisasikan pemerintah.
Dalam foto yang diterima redaksi, satu paket MBG terlihat hanya berisi roti, susu kemasan, camilan kacang, dan satu buah jeruk, dikemas dalam tas kertas. Menu tersebut memicu pertanyaan dari orang tua wali murid terkait kecukupan gizi sekaligus transparansi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa setelah mencoba menghitung estimasi harga makanan tersebut.
> “Kalau dihitung-hitung, ini tidak sampai Rp10 ribu. Roti, susu sekolah, jeruk satu, sama kacang. Terus sisanya ke mana?,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pertanyaan Soal Kualitas dan Anggaran
Seperti diketahui, Program MBG digulirkan dengan tujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah, sekaligus mendorong ketahanan pangan dan peran UMKM lokal. Namun di lapangan, orang tua mempertanyakan apakah menu yang diterima sudah sesuai dengan standar gizi dan nilai pembiayaan yang diharapkan.
Wali murid tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut menu mewah, tetapi berharap ada keterbukaan dan kepantasan.
> “Kami tidak minta mahal, tapi harus masuk akal. Ini program negara, uang rakyat. Anak-anak butuh gizi, bukan sekadar ganjel perut,” tambahnya.
Minim Penjelasan, Muncul Kecurigaan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara MBG SPPG di Kecamatan Randuagung, terkait rincian biaya per porsi, komposisi gizi, maupun mekanisme pengawasan menu harian.
Kondisi ini memunculkan dugaan di kalangan wali murid bahwa selisih anggaran berpotensi tidak sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk makanan bergizi yang diterima siswa.
Publik Dorong Transparansi
Ketua Komnas Pengawal Kebjakan Pemerintah Dan Keadilan ( LP-KPK ) , Dodik, menilai, program sebesar MBG membutuhkan pengawasan ketat dan keterlibatan publik, terutama dalam aspek distribusi dan kualitas makanan.
“Kalau masyarakat mulai mempertanyakan nilai menu, itu sinyal awal ada masalah. Pemerintah harus menjawab dengan data, bukan sekadar klaim,” jelas Dodik, pada awak media, Jum’at ( 30/1/2026) di Kantor KOMCAB LP-KPK Lumajang.
Ketua Komnas LP-KPK Kabupaten Lumajang, berharap pemerintah daerah dan pengelola MBG segera memberikan klarifikasi terbuka agar kepercayaan publik tidak terkikis.
> “Jangan sampai program bagus di atas kertas, tapi di lapangan anak-anak hanya dapat seadanya,” tungkas Dodik.
MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan. Namun tujuan tersebut, menurut sejumlah pengamat, hanya dapat dicapai jika pelaksanaan program diawasi secara ketat, terbuka dan akuntabel.
Keterlibatan masyarakat sipil, media, LSM dan Lembaga Pengawas Independen untuk mengawal MBG sejak perencanaan hingga distribusi di lapangan.
LP- KPK mengingatkan, tanpa pengawasan ketat, program MBG berpotensi mengulang persoalan klasik bantuan sosial, seperti distribusi tidak merata, makanan tidak layak kosumsi, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
