Massa DPD Laskar Prabowo 08 Prov. Sumsel dan BPI KPNPA RI Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumsel dan Bank BPR Sumsel Meminta Gubernur Sumsel Untuk Memecat Direktur Bank BPR Sumsel Yang di Duga Banyak Kredit Macet dan Kredit Yang Tidak Sesuai

- Penulis

Kamis, 15 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wartainsumsel.com | Palembang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Prabowo 08 Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ) dan BPI KPNPA RI menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel dan Bank BPR Sumsel untuk meminta Gubernur Sumsel untuk segera memecat Direktur Bank BPR Sumsel yang Diduga banyak Kredit Macet dan Kredit yang tidak sesuai.

Hal tersebut disampaikan oleh Feriyandi SHDM Ketua Investegasi RI kepada awak media,Kamis (15/01/25),”dugaan Maladministrasi dan Fraund dalam pemberian kredit jaminan fiktif debitur inisial P.R, PT BPR Sumsel memberikan fasilitas kredit kepada Debitur inisial PR dengan agunan berupa sertifikat hak atas tanah atau bangunan jumlah kredit yang dicairkan cukup signifikan, didasarkan pada nilai jaminan yang tertera dalam dokumen pengajuan,”ujarnya

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kami, meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan Evaluasi terhadap kinerja Direktur utama Bank BPR Sumsel yang diduga sudah melakukan kesalahan dan penyalahgunaan dan jabatan.

Sementara itu aksi massa, DPD Laskar Prabowo 08 Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ) dan BPI KPNPA RI di terima oleh Gubernur Sumsel yang di Wakili oleh Megawati Biro Perekonomian Provinsi Sumsel mengatakan kami terima dengan senang hati, terkait asprisasinya hari ini nanti akan kami sampaikan dengan gubernur.

Serta terkait permintaannya akan kami evaluasi dan kita akan tindaklanjuti terhadap kredit macet tersebut di Bank BPR Sumsel.

Ditempat lain, Bahrunsetiawan Direktur Kepatuhan BPR Sumsel mengatakan kami paham setiap kegelisahan dari kawan-kawan, kami hargai karena setiap orang bebas berpendapat.

“Terkait bapak-bapak tadi menjelaskan 50 Milyar itu Fiktif, kami hargai sebagai masukan, apakah bener bener itu fiktif,”ujarnya.

“Karena melakukan aspiran dan pendapat di jamin oleh Undang-undang,”jealsnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas Preemtif Subsatgas Dikmas Melaksanakan Sosialisasi Melalui Radio Sakti FM Bangli
Polres Bangli Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Agung-2026
Ombudsman RI Lakukan Monitoring dan Pengawasan Layanan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Palembang
Blokade Jalan di Sekitar Jembatan Pajarakan Jadi Sorotan, Penyebab Aksi Masih Ditelusuri
Sosialisasi Ops Patuh Semeru 2026 di SMPN 1 Jember, Tanamkan Kesadaran Tertib Sejak Dini
Kasat Lantas Polres Jember Pimpin Langsung Himbauan Tertib Lalu Lintas di Jl. A. Yani
Satpol PP Bangli Tertibkan Bangunan Kanopi Dan Tembok Di Jalan Usaha Tani Tegalalang

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:46 WIB

Satgas Preemtif Subsatgas Dikmas Melaksanakan Sosialisasi Melalui Radio Sakti FM Bangli

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:42 WIB

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:51 WIB

Ombudsman RI Lakukan Monitoring dan Pengawasan Layanan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Palembang

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:36 WIB

Blokade Jalan di Sekitar Jembatan Pajarakan Jadi Sorotan, Penyebab Aksi Masih Ditelusuri

Selasa, 27 Oktober 2026 - 09:50 WIB

Sosialisasi Ops Patuh Semeru 2026 di SMPN 1 Jember, Tanamkan Kesadaran Tertib Sejak Dini

Berita Terbaru