Garudaxpose.com | Medan — Hujan deras yang mengguyur Kota Medan dalam beberapa pekan terakhir kembali mempermalukan Universitas Sumatera Utara (USU). Bukan karena limpahan air dari luar kawasan kampus, tetapi karena genangan besar yang justru tercipta di dalam lingkungan akademik sendiri. Fenomena ini seolah menegaskan gagalnya fungsi kolam retensi yang selama ini digembor-gemborkan sebagai proyek penyelamat dari ancaman banjir.
Alih-alih menjadi solusi, kolam retensi tersebut justru menjadi simbol buruknya tata kelola infrastruktur kampus. Air tetap meluap, drainase tidak berfungsi, dan kawasan kampus berubah menjadi arena banjir setiap kali hujan. Sebuah ironi bagi institusi yang selama ini mengklaim diri sebagai barometer keilmuan di Sumatera Utara.
Proyek yang seharusnya menjadi wujud adaptasi perubahan iklim itu kini tampak seperti eksperimen gagal—minim perencanaan matang, tanpa pengawasan profesional, dan jauh dari transparansi. Pertanyaan pun mencuat: apakah USU sedang membangun infrastruktur akademik, atau justru menambah daftar monumen ketidakbecusan akibat tata kelola yang rapuh dan miskin akuntabilitas?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kolam retensi yang dulu disebut-sebut sebagai langkah modern untuk mereduksi banjir di kawasan Jalan Dr. Mansyur ternyata tak lebih dari “ember bocor” raksasa. Alih-alih mengendalikan limpasan air, justru genangan merambah halaman fakultas, jalan kampus, hingga ruang publik yang dipadati mahasiswa. Semua ini menunjukkan perencanaan yang setengah matang, pengawasan yang hanya bersifat formalitas, dan eksekusi proyek yang jauh dari profesional.
Forum Penyelamat USU (FP-USU) menilai, pertanyaan publik—“Mengapa banjir ini terus berulang?”—tidak menemukan jawabannya pada faktor teknis semata, tetapi pada akar persoalan yang lebih struktural: buruknya tata kelola proyek. Indikasi salah desain terlihat dari ketinggian bibir kolam yang tak sesuai kontur kawasan, saluran drainase yang tidak terhubung efektif, hingga penggunaan material yang meragukan. Di balik itu semua, proses perencanaan anggaran sejak awal tak pernah benar-benar transparan.
Sorotan publik mengarah pada potensi bancakan proyek: spesifikasi yang berubah-ubah, kontraktor yang ditunjuk tanpa penjelasan, hingga laporan progres yang tidak pernah dibuka secara publik. Semua ini memperkuat anggapan bahwa proyek kolam retensi lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibanding kebutuhan kampus.
Dampaknya tak bisa dianggap sepele. Aktivitas akademik terganggu, mobilitas kampus menjadi kacau, dan area fakultas berubah seperti wilayah rawan banjir setiap musim hujan tiba. Mahasiswa yang seharusnya menikmati lingkungan akademik yang aman dan nyaman justru harus “berlayar” menembus genangan. Kondisi ini memperburuk citra USU yang dalam beberapa tahun terakhir memang terus menurun akibat berbagai kontroversi tata kelola, termasuk proses pemilihan rektor dan sejumlah proyek fisik yang menuai tanya publik.
Masalah yang muncul bukan sekadar konstruksi yang gagal fungsi, tetapi menyentuh persoalan mendasar tentang etika penggunaan anggaran publik. Sebagai perguruan tinggi negeri, setiap rupiah yang digunakan USU adalah amanah negara. Karena itu, pertanyaan yang paling krusial adalah: apakah proyek kolam retensi benar-benar dirancang untuk menanggulangi banjir, atau hanya untuk melayani kepentingan ekonomi-politik segelintir pihak?
Ketika hasil akhirnya gagal total, publik berhak bertanya: siapa yang bertanggung jawab?
Dalam momentum tuntutan reformasi tata kelola perguruan tinggi, kasus kolam retensi USU menjadi cermin betapa pentingnya integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian prosedur. Kampus yang seharusnya menjadi ruang etis kini justru menunjukkan pola-pola buruk yang lazim ditemukan dalam proyek pemerintah daerah.
FP-USU menegaskan, jika USU ingin memulihkan martabatnya, langkah pertama dan paling mendesak adalah membuka seluruh dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan proyek kolam retensi kepada publik. Tanpa keterbukaan tersebut, setiap pembangunan baru akan selalu dicurigai sebagai pengulangan pola lama: proyek gagal fungsi yang merugikan kampus, tetapi menguntungkan segelintir pihak.
Kolam retensi USU bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah simbol—simbol sebuah kampus yang terjebak dalam banjir struktural bernama korupsi, salah urus, dan krisis kepemimpinan. Setiap kali hujan turun, simbol itu mengingatkan bahwa persoalan terbesar USU bukanlah air yang meluap, tetapi integritas yang terus mengering.
(M.S.N)
Penulis : Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, SH Ketua Forum Penyelamat USU
Editor : Saad Siregar
