Garudaxpose.com | Muara Enim – Banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Muara Enim memicu kemarahan publik. Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Sumatera Selatan, Afrizal Muslim, menilai banjir yang terus berulang bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan kuat diduga akibat kegagalan tata kelola pembangunan infrastruktur.
Afrizal Muslim menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh lagi berlindung di balik alasan curah hujan tinggi. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan sistem irigasi dan drainase diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Ini bukan semata faktor alam. Kalau setiap hujan selalu banjir, berarti ada yang salah dengan pembangunan infrastrukturnya. Irigasi seharusnya mengalirkan air, bukan berubah menjadi kolam penampungan yang akhirnya menenggelamkan rumah warga. Ditambah lagi drainase di banyak titik tidak berfungsi maksimal,” tegas Afrizal Muslim.
Ia menilai kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan adanya persoalan serius dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek irigasi yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik dan dikaitkan dengan kasus hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika proyek irigasi pernah terseret persoalan hukum, lalu masyarakat sekarang justru menjadi korban banjir, maka wajar publik mempertanyakan kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
GNPK-RI Sumsel secara tegas mendesak pemerintah daerah, dinas teknis, serta aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Afrizal menilai perlu dilakukan audit total terhadap proyek irigasi dan sistem drainase di Muara Enim.
“Kami minta audit teknis menyeluruh, investigasi independen, dan pembongkaran fakta di lapangan. Jangan sampai proyek bernilai besar justru menjadi sumber bencana bagi masyarakat. Jika ditemukan kelalaian atau penyimpangan, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” katanya.
Menurut Afrizal, banjir berulang telah menyebabkan kerugian ekonomi, gangguan aktivitas masyarakat, hingga ancaman keselamatan warga. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah oleh buruknya pengelolaan proyek.
“Jangan sampai rakyat terus menjadi korban akibat proyek yang tidak direncanakan dengan benar. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, bukan sekadar pekerjaan fisik,” tegasnya lagi.
GNPK-RI Sumsel menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan, termasuk menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum apabila indikasi kerugian negara dan kelalaian pembangunan terbukti di lapangan.
“Kami ingatkan, uang negara itu uang rakyat. Jika pembangunan justru menimbulkan bencana, maka publik berhak menuntut pertanggungjawaban,” pungkas Afrizal Muslim.Loobay
