Garudaxpose.com | Palembang — Aliansi Mahasiswa Pemuda Palembang kembali menyoroti pelaksanaan sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota Palembang yang diduga menyisakan berbagai persoalan serius, khususnya proyek revitalisasi Benteng Kuto Besak dan pembangunan Bundaran Air Mancur (BAM).
Mahasiswa menilai proyek yang seharusnya menjadi wajah kemajuan kota justru menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda Palembang, Eko Wahyudi, menyampaikan bahwa proyek revitalisasi Benteng Kuto Besak diduga tidak berjalan sesuai masa kontrak pekerjaan sehingga menimbulkan indikasi lemahnya pengawasan serta potensi kerugian keuangan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, perhatian serius juga diarahkan pada pembangunan Bundaran Air Mancur (BAM) yang menelan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Menurut aliansi mahasiswa, pembangunan Bundaran Air Mancur seharusnya menjadi simbol keindahan kota sekaligus peningkatan kualitas ruang publik. Namun dalam pelaksanaannya, muncul berbagai dugaan permasalahan yang berkaitan dengan Dokumen Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar utama perencanaan proyek.
DED merupakan dokumen teknis krusial yang memuat desain pekerjaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, hingga perhitungan anggaran. Apabila penyusunan DED dilakukan tanpa kajian teknis yang matang, tidak transparan, atau tidak sesuai standar, maka berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari perubahan pekerjaan, ketidaksesuaian hasil pembangunan, keterlambatan proyek, hingga pemborosan anggaran negara.
Aliansi mahasiswa mempertanyakan apakah DED Bundaran Air Mancur telah disusun melalui kajian teknis yang komprehensif dan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Mahasiswa juga menyoroti kemungkinan adanya perubahan desain di tengah pelaksanaan proyek serta meminta penjelasan apakah perubahan tersebut memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
Koordinator Lapangan, Dodi Hari Utama, menegaskan bahwa transparansi dalam proses perencanaan proyek merupakan hak publik.
“Masyarakat berhak mengetahui siapa konsultan perencana yang menyusun DED, bagaimana proses pemilihannya, serta apakah perencanaan tersebut telah melalui evaluasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai proyek publik berjalan tanpa akuntabilitas,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Pemuda Palembang menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Mendesak Kejaksaan Negeri Palembang mengusut dugaan KKN proyek revitalisasi Benteng Kuto Besak.
Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksana proyek.
Mendesak pengusutan pembangunan Bundaran Air Mancur senilai Rp10 miliar secara transparan.
Meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak terkait tanpa tebang pilih.
Mendesak keterbukaan informasi publik terkait Dokumen DED Bundaran Air Mancur.
Meminta penjelasan resmi mengenai pihak konsultan perencana, mekanisme pemilihan konsultan, serta proses evaluasi desain proyek.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Palembang menilai ketidakjelasan informasi mengenai kualitas perencanaan dan pihak penyusun DED berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya penyimpangan dalam proses pembangunan.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan di Kota Palembang berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jika tidak ada keterbukaan dan langkah hukum nyata, kami siap melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar,” tutup Eko Wahyudi.(*)
