Tuntut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek Senilai Lebih dari Rp500 miliar Tahun 2023–2024, Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Peduli Sumsel Gelar Aksi di Kantor BBWSS VIII

- Penulis

Rabu, 14 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Palembang – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Peduli Sumatera Selatan menggelar aksi damai di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII), Jalan Soekarno Hatta No. 865, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Rabu (14/01/26).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Saluran Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Lematang yang berlokasi di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang dinilai belum berjalan optimal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan empat tuntutan utama, yakni meminta BBWSS VIII turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pembangunan irigasi, menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek senilai lebih dari Rp500 miliar pada tahun anggaran 2023–2024, meminta Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menunda pembangunan tahap ketiga sebelum dilakukan audit investigatif, serta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

Koordinator Aksi, Saryono Anwar, S.H., CPM, CLA, mengatakan kedatangan aliansi ke BBWSS VIII bertujuan meluruskan berbagai dugaan dan miskomunikasi yang berkembang di masyarakat terkait proyek irigasi tersebut.

“Kami datang untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mencari solusi demi kebaikan bersama, khususnya agar ke depan pelaksanaan pekerjaan dapat diawasi secara maksimal dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya usai audiensi dengan perwakilan BBWSS VIII.

Ia menambahkan, hasil mediasi menghasilkan kesepakatan antara aliansi dan pihak BBWSS VIII untuk melakukan pengecekan lapangan secara bersama-sama.

“Kami sepakat akan turun bersama untuk cross-check. Jika ada yang kurang akan diperbaiki, jika ada yang belum sesuai akan ditindaklanjuti. Kami dari daerah siap menunggu jadwal dari Balai Besar dan siap turun kapan saja,” kata Saryono.

Sementara itu, perwakilan BBWSS VIII dari Bidang PJPA (Penyusunan Program dan Pengelolaan Air), Suryanto, menilai aksi damai Aliansi LSM dan Media Sumsel sebagai masukan yang konstruktif bagi pihaknya. Ia menyatakan telah ada kesepakatan untuk melakukan pengecekan lapangan secara bersama-sama guna menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan, termasuk terkait belum optimalnya aliran air pada proyek Irigasi Lematang.

Suryanto menegaskan proyek Irigasi Lematang saat ini masih dalam masa pemeliharaan sehingga perbaikan masih dimungkinkan.

“Irigasi teknis itu harus lengkap, mulai dari jaringan primer, sekunder hingga tersier. Di beberapa titik jaringan tersier memang belum tersedia, sehingga air belum bisa dialirkan sepenuhnya ke sawah. Namun kami berkomitmen untuk turun ke lapangan dalam waktu dekat dan melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Pengkondisian Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, SIRA Minta KPK RI Turun Tangan dan Periksa
Sakti Mandraguna! Toko Obat Tipe G Samping WTC Tetap Eksis: Bukti Polisi “Kalah” atau Memang “Dipelihara”?
Parliamentary Threshold (PT) Produk Politik Akal-akalan Pasca Orde Baru”
Usut Tuntas Dugaan Abuse Of Power Dan Indikasi KKN Serta Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Yayasan Bani Makki Kayu Agung, DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP Sumsel Minta Kejati Sumsel
“Rektorat USU Membisu! Muryanto Amin Terseret ‘Sirkel Kejahatan Korupsi’ OTT Topan Ginting, Mengapa Belum Ada Klarifikasi?”
Badai Emas Pegadaian 2025 Resmi Diundi, Nasabah Syariah Raih Hadiah Paket Haji Plus
Bulan Januari Atau Februari Akan Dilakukan Rapat Terkait Pengelolaan Danau OPI, Berikut Beberapa Hal Disampaikan
15 Ribu Karyawan Terancam PHK, DPRD Sumsel Diminta Fasilitasi

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 08:52 WIB

Dugaan Pengkondisian Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, SIRA Minta KPK RI Turun Tangan dan Periksa

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:59 WIB

Sakti Mandraguna! Toko Obat Tipe G Samping WTC Tetap Eksis: Bukti Polisi “Kalah” atau Memang “Dipelihara”?

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:31 WIB

Parliamentary Threshold (PT) Produk Politik Akal-akalan Pasca Orde Baru”

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:24 WIB

Usut Tuntas Dugaan Abuse Of Power Dan Indikasi KKN Serta Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Yayasan Bani Makki Kayu Agung, DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP Sumsel Minta Kejati Sumsel

Kamis, 22 Januari 2026 - 04:08 WIB

“Rektorat USU Membisu! Muryanto Amin Terseret ‘Sirkel Kejahatan Korupsi’ OTT Topan Ginting, Mengapa Belum Ada Klarifikasi?”

Berita Terbaru