Wakil Presiden Lira Desak Keseriusan Pemberantasan korupsi Stop Tebang Pilih

- Penulis

Rabu, 5 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com |Jakarta – Wakil Presiden LSM LIRA, Syamsudin, S.H., menyoroti masih lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai, upaya yang dilakukan selama ini belum menunjukkan kesungguhan nyata, bahkan cenderung berjalan setengah hati.

Menurut Syamsudin, persoalan korupsi kini tidak hanya terjadi pada pelaku di lingkar kekuasaan, tetapi juga telah menyentuh institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik koruptif.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Korupsi hari ini telah merambah dari pusat hingga ke daerah. Yang lebih mengkhawatirkan, bukan hanya pelakunya yang bermain, tetapi juga ada aparat penegak hukum yang bekerja setengah hati,” tegas Syamsudin.

Pernyataan itu disampaikan Syamsudin dalam Dialog Kebangsaan LIRANEWS bertajuk “Apa Kabar Pemberantasan Korupsi di Indonesia?” yang digelar di Kantor Redaksi LIRANEWS, Rabu (5/11/2025).

Dialog tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis/CBA), Dr. Ir. Marwan Batubara, M.Sc. (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies/IRESS), Miftah H. Yusufpati (Pemimpin Redaksi LIRANEWS), dengan Edy Mulyadi (Anggota Dewan Redaksi LIRANEWS) sebagai moderator.

Syamsudin mengungkapkan, praktik penegakan hukum terhadap kasus korupsi kerap berhenti di permukaan. Banyak pejabat di tingkat kementerian maupun daerah yang sebetulnya memiliki keterlibatan, namun proses hukum hanya menjerat segelintir pihak.

Kita sering melihat penegakan hukum yang tebang pilih. Ada kasus yang cepat diusut, ada pula yang sengaja dibiarkan menguap. Akibatnya, publik melihat pemberantasan korupsi seperti drama tahunan tanpa akhir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsudin menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tidak tinggal diam menghadapi fenomena ini. Menurutnya, partisipasi publik dalam melaporkan dugaan korupsi merupakan kunci memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

Masyarakat harus berani bersuara dan melaporkan setiap dugaan korupsi di lingkungannya. LIRA berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan agar laporan masyarakat lebih terarah dan berdampak,” katanya.

Di akhir paparannya, Syamsudin menegaskan bahwa LSM LIRA akan tetap berada di garis depan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik.

Kami tidak akan berhenti membongkar dugaan-dugaan korupsi, meski harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan tekanan. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal moral dan tanggung jawab kebangsaan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari Akomodir Transformasi 70% Layanan Kementerian ATR/BPN
Pengukuran Terjadwal dengan Waktu yang Pasti Buat Warga Lebih Mudah Menyiapkan Diri
Ketahui Kewajiban Bayar BPHTB dan PPh dalam Transaksi Jual Beli Tanah
Jalankan Program Kerja Prioritas Nasional 2027, Kementerian ATR/BPN Fokuskan Anggaran untuk Ketahanan Pangan hingga Sertipikasi Tanah MBR
Urus Keperluan Pertanahan, Masyarakat Manfaatkan Sentuh Tanahku untuk Akses Informasi dan Layanan
Tak Perlu Khawatir Rusak, Data Sertipikat Elektronik Tersimpan di Brankas Elektronik
Bank Mandiri Digugat karena Cairkan Kredit Rp200 Juta dengan Jaminan Aset Milik Orang Lain
Sekjen ATR/BPN Jelaskan Tiga Transformasi untuk Percepat Layanan Pertanahan kepada Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 17:23 WIB

Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari Akomodir Transformasi 70% Layanan Kementerian ATR/BPN

Selasa, 1 September 2026 - 17:20 WIB

Pengukuran Terjadwal dengan Waktu yang Pasti Buat Warga Lebih Mudah Menyiapkan Diri

Selasa, 1 September 2026 - 17:16 WIB

Ketahui Kewajiban Bayar BPHTB dan PPh dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Selasa, 1 September 2026 - 17:13 WIB

Jalankan Program Kerja Prioritas Nasional 2027, Kementerian ATR/BPN Fokuskan Anggaran untuk Ketahanan Pangan hingga Sertipikasi Tanah MBR

Minggu, 30 Agustus 2026 - 17:38 WIB

Urus Keperluan Pertanahan, Masyarakat Manfaatkan Sentuh Tanahku untuk Akses Informasi dan Layanan

Berita Terbaru