Wakil Presiden Lira Desak Keseriusan Pemberantasan korupsi Stop Tebang Pilih

- Penulis

Rabu, 5 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com |Jakarta – Wakil Presiden LSM LIRA, Syamsudin, S.H., menyoroti masih lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai, upaya yang dilakukan selama ini belum menunjukkan kesungguhan nyata, bahkan cenderung berjalan setengah hati.

Menurut Syamsudin, persoalan korupsi kini tidak hanya terjadi pada pelaku di lingkar kekuasaan, tetapi juga telah menyentuh institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik koruptif.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Korupsi hari ini telah merambah dari pusat hingga ke daerah. Yang lebih mengkhawatirkan, bukan hanya pelakunya yang bermain, tetapi juga ada aparat penegak hukum yang bekerja setengah hati,” tegas Syamsudin.

Pernyataan itu disampaikan Syamsudin dalam Dialog Kebangsaan LIRANEWS bertajuk “Apa Kabar Pemberantasan Korupsi di Indonesia?” yang digelar di Kantor Redaksi LIRANEWS, Rabu (5/11/2025).

Dialog tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis/CBA), Dr. Ir. Marwan Batubara, M.Sc. (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies/IRESS), Miftah H. Yusufpati (Pemimpin Redaksi LIRANEWS), dengan Edy Mulyadi (Anggota Dewan Redaksi LIRANEWS) sebagai moderator.

Syamsudin mengungkapkan, praktik penegakan hukum terhadap kasus korupsi kerap berhenti di permukaan. Banyak pejabat di tingkat kementerian maupun daerah yang sebetulnya memiliki keterlibatan, namun proses hukum hanya menjerat segelintir pihak.

Kita sering melihat penegakan hukum yang tebang pilih. Ada kasus yang cepat diusut, ada pula yang sengaja dibiarkan menguap. Akibatnya, publik melihat pemberantasan korupsi seperti drama tahunan tanpa akhir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsudin menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tidak tinggal diam menghadapi fenomena ini. Menurutnya, partisipasi publik dalam melaporkan dugaan korupsi merupakan kunci memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

Masyarakat harus berani bersuara dan melaporkan setiap dugaan korupsi di lingkungannya. LIRA berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan agar laporan masyarakat lebih terarah dan berdampak,” katanya.

Di akhir paparannya, Syamsudin menegaskan bahwa LSM LIRA akan tetap berada di garis depan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik.

Kami tidak akan berhenti membongkar dugaan-dugaan korupsi, meski harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan tekanan. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal moral dan tanggung jawab kebangsaan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Menteri Nusron Sepakati Pencabutan HGU Seluas 85 Ribu Hektare di Atas Tanah Kemenhan
Upaya Atasi Masalah Pertanahan dalam Kawasan Hutan, Menteri Nusron: Sudah Miliki MoU dengan Menteri Kehutanan
Menteri Nusron: Pemerintah Kuasai Kembali Jutaan Hektare Kawasan Hutan dari Praktik Penyalahgunaan
Bahas Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan Bersama Tim Pansus DPR RI, Menteri Nusron: Tak Terlepas dari Reforma Agraria
MK Tegaskan Perlindungan Konstitusional Pers: Wartawan Tak Dapat Dijerat Pidana atau Perdata atas Karya Jurnalistik
Putusan MK No.145 Wartawan Professional Tak Bisa Lagi Dipidana Atau Digugat Langsung
Menteri Nusron Tegaskan Kehadiran Negara Lindungi Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Terdampak Bencana
Kementerian ATR/BPN Raih Dua Piala Kategori Perorangan dan Beregu di Kejuaraan Bulutangkis KORPRI

Berita Terkait

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:08 WIB

Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Menteri Nusron Sepakati Pencabutan HGU Seluas 85 Ribu Hektare di Atas Tanah Kemenhan

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:03 WIB

Upaya Atasi Masalah Pertanahan dalam Kawasan Hutan, Menteri Nusron: Sudah Miliki MoU dengan Menteri Kehutanan

Rabu, 21 Januari 2026 - 15:44 WIB

Menteri Nusron: Pemerintah Kuasai Kembali Jutaan Hektare Kawasan Hutan dari Praktik Penyalahgunaan

Rabu, 21 Januari 2026 - 15:34 WIB

Bahas Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan Bersama Tim Pansus DPR RI, Menteri Nusron: Tak Terlepas dari Reforma Agraria

Selasa, 20 Januari 2026 - 12:48 WIB

MK Tegaskan Perlindungan Konstitusional Pers: Wartawan Tak Dapat Dijerat Pidana atau Perdata atas Karya Jurnalistik

Berita Terbaru

Uncategorized

Kondektur Bis ke Raja Bisnis: Kisah Inspiratif Muhadi Setiabudi

Minggu, 25 Jan 2026 - 04:14 WIB