Garudaxpose.com | PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui percepatan kepemilikan sertifikat halal. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar sosialisasi sertifikasi halal yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha dari berbagai sektor di Puri Manggala Bhakti, Rabu (15/7).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUP) itu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong produk lokal memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMK Kota Probolinggo.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha. Menurutnya, keberadaan sertifikat halal tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi faktor yang mampu meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Produk yang telah bersertifikat halal memiliki nilai tambah dan lebih dipercaya konsumen. Ini menjadi peluang bagi UMK untuk memperluas pasar, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional,” ujar Aminuddin saat membuka kegiatan.
Ia menambahkan, sektor usaha mikro selama ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan agar pelaku usaha mampu berkembang dan naik kelas.
Menurut Aminuddin, Pemerintah Kota Probolinggo akan terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMK dalam setiap tahapan pengurusan sertifikasi halal sehingga prosesnya dapat berjalan lebih mudah dan tidak menjadi hambatan bagi perkembangan usaha.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui mekanisme self declare bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
“Jangan menganggap sertifikasi halal sebagai beban. Justru ini merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang bisnis,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan langsung dari Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Timur, M. Fauzi. Materi yang disampaikan meliputi regulasi terbaru, tahapan pengajuan sertifikasi halal, hingga berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.
Sesi diskusi berlangsung interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan itu untuk berkonsultasi mengenai persyaratan administrasi, mekanisme pengajuan, hingga pembiayaan dalam proses sertifikasi.
Salah seorang peserta, Safrie (41), pemilik D’Frischa Catering yang juga merupakan pelaku usaha disabilitas, mengaku kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses memperoleh sertifikat halal.
Ia berharap dapat segera mengurus sertifikasi usahanya dengan memanfaatkan pendampingan yang disediakan DKUP.
“Informasi yang kami terima cukup membantu. Setelah ini saya ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai proses pengurusannya agar usaha kami memiliki sertifikat halal dan semakin dipercaya pelanggan,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan semakin banyak produk UMK yang memiliki sertifikat halal sehingga mampu memperkuat posisi produk lokal di pasar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikasi halal juga diharapkan menjadi jaminan kualitas produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap hasil karya pelaku usaha di Kota Probolinggo.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
