Garudaxpose.com l Mandailing Natal, Sumatera Utara – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan kembali menjadi sorotan publik. Seorang tokoh pemuda Sumatera Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024–2025 pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Desakan tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor kesehatan benar-benar digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dana BOK sendiri merupakan dana bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembiayaan operasional program prioritas kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, audit yang dilakukan secara komprehensif tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan laporan keuangan semata, tetapi juga harus menyentuh aspek implementasi program, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Dana BOK merupakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan seluruh penggunaan dana tersebut sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya kepada awak media.
Perlu Evaluasi Kinerja 26 Puskesmas
Selain meminta audit penggunaan Dana BOK, tokoh pemuda tersebut juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja 26 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur tingkat efektivitas pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari pelayanan ibu dan anak, program imunisasi, penanganan stunting, pelayanan penyakit menular dan tidak menular, hingga kegiatan penyuluhan kesehatan di tingkat desa.
Ia menilai bahwa Puskesmas memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus berjalan seiring dengan pengukuran kinerja institusi pelayanan kesehatan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dibiayai melalui Dana BOK benar-benar terlaksana di lapangan dan berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan pemerintah tidak sejalan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Desakan audit tersebut juga merupakan bagian dari upaya memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, termasuk berbagai kegiatan yang dibiayai melalui Dana BOK. Keterbukaan informasi dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Ia berharap BPK RI, Inspektorat Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta instansi terkait dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan seluruh pengelolaan dana kesehatan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Harapan Masyarakat
Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas, masyarakat Mandailing Natal berharap seluruh program kesehatan yang didanai negara benar-benar memberikan manfaat maksimal, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses layanan kesehatan.
Audit dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara objektif diyakini akan menjadi langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas program, serta memastikan penggunaan anggaran kesehatan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparan, diharapkan seluruh Puskesmas di Kabupaten Mandailing Natal dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor kesehatan sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.
(Tim Redaksi)


Garudaxpose.com l Mandailing Natal, Sumatera Utara – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan kembali menjadi sorotan publik. Seorang tokoh pemuda Sumatera Utara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024–2025 pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).










