Garudaxpose.com |Banyuwangi – Sebuah langkah yang tidak biasa ditempuh oleh Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM). Setelah melalui serangkaian diskusi internal yang cukup panjang bersama jajaran pengurus dan anggota, organisasi tersebut menyatakan keinginan untuk tidak lagi menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua APPM, Rofiq Azmi, mengatakan bahwa keputusan tersebut lahir dari semangat gotong royong untuk membantu menjaga kesehatan keuangan negara melalui penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Rofiq, sebagian besar anggota APPM menilai bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara mandiri, baik bagi anak-anak maupun bagi ibu hamil dan ibu menyusui yang selama ini masuk dalam kategori penerima manfaat program MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami telah berdiskusi cukup panjang. Kesimpulannya, banyak anggota APPM merasa masih mampu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka maupun kepada istri yang sedang hamil atau menyusui. Karena itu, kami ingin memberikan kesempatan kepada negara untuk mengalokasikan anggaran tersebut ke kebutuhan lain yang lebih mendesak,” ujar Rofiq.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, APPM berencana mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu dekat. Surat tersebut akan berisi daftar keluarga anggota APPM yang secara sukarela mengajukan penghentian status sebagai penerima manfaat MBG.
Berdasarkan pendataan internal organisasi, terdapat sekitar 568 anggota keluarga APPM yang saat ini tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut, baik melalui anak-anak mereka maupun melalui anggota keluarga yang masuk kategori sasaran MBG.
Rofiq menjelaskan, apabila satu porsi MBG bernilai ekonomis sekitar Rp10.000, maka terdapat potensi penghematan anggaran negara sebesar Rp5.680.000 per hari dari keputusan tersebut.
“Jika dihitung secara sederhana, dari 568 porsi dengan nilai Rp10.000 per porsi, maka ada sekitar Rp5.680.000 per hari yang dapat kami kembalikan kepada negara. Kami memandang ini sebagai bentuk infaq sosial untuk membantu APBN,” katanya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dilandasi sikap permusuhan terhadap pemerintah maupun penolakan terhadap keberadaan program MBG. Sebaliknya, APPM mengaku ingin menunjukkan dukungan kepada pemerintah melalui cara yang mereka anggap konstruktif.
“Kami tidak memusuhi pemerintah. Justru dengan langkah ini kami ingin mendukung pemerintah melalui penguatan APBN. Bayangkan, hampir enam juta rupiah setiap hari dapat kembali menjadi ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan negara untuk kebutuhan lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, APPM berharap BGN dapat memberikan ruang administratif bagi masyarakat yang secara sukarela ingin keluar dari daftar penerima manfaat program pemerintah. Organisasi tersebut juga berharap anggaran yang tidak lagi digunakan untuk anggota APPM dapat dialihkan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan atau digunakan untuk memperkuat sektor-sektor strategis lainnya.
“Kami berharap langkah ini mendapat restu dari BGN. Semoga keputusan kami untuk keluar dari daftar penerima MBG dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah, baik untuk memperkuat program-program yang lebih rasional menurut kebutuhan masyarakat maupun untuk mendukung sektor-sektor strategis yang memerlukan perhatian negara,” pungkas Rofiq.
Keputusan APPM tersebut menjadi contoh unik partisipasi masyarakat dalam perdebatan mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan anggaran negara. Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, organisasi itu menegaskan bahwa langkah mereka merupakan bentuk kontribusi sukarela yang didasari semangat kemandirian dan kepedulian terhadap kondisi fiskal nasional.(kabiro)
