Garudaxpose.com, Kabupaten Tangerang – Upaya mendorong Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kasdim 0510/Trs Mayor Inf Windra Sanur memberikan materi di kegiatan penguatan Posbakum dalam melaksanakan pelayanan hukum bagi masyarakat desa. Kegiatan di gelar GSG Kabupaten Tangerang, Rabu (03/06/2026).
Hadir Dalam Kegiatan, Intan Nurul Hikmah Wakil Bupati Tangerang, H. Cucu Abdurrosied, Camat Tigaraksa, Afra Kanwil Kemenhum Banten, Desi Natalia Kabid ad pemdes Kab Tangerang, KH Idrus Ketua MUI Kecamatan Tigaraksa, Kepala Desa Sekecamatan Tigaraksa, Sekdes Sekecamatan Tigaraksa dan BPD Sekecamatan Tigaraksa serta Staf Desa Sekecamatan Tigaraksa.
Dalam Sambutannya Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan, hari hadir dalam rangka sosialisasi Penguatan Pos Bantuan Hukum dalam Pelayanan Hukum Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Tigaraksa dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk menyelenggarakan Sosialisasi pada hari ini. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat desa sekaligus memperluas akses keadilan yang menjangkau warga hingga ke tingkat akar rumput,” ujarnya.
“Kami meyakini bahwa keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keadilan tidak boleh hanya mudah, diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga harus hadir bagi masyarakat kecil di desa-desa yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum,” tambahnya.
Sementara, Kasidm0510/Tigaraksa Mayor Inf Windra Sanur yang juga menjadi Narsum menyampaikan,
mungkin ini yang perlu disosialisasikan makanya Posbakum di Desa – Desa untuk pelayanan masyarakat.
“Diharapkan dengan adanya pos bantuan hukum di desa dan kelurahan insyaAllah bisa memberikan konsultasi hukum mediasi warga,
bantuan dokumen hukum penyuluhan dan informasi sehingga, kondisi lingkungan yang tertib dan kondusif itu sangat penting untuk ketahanan bangsa,” ucapnya.
Menurutnya, kalau belajar ideologi politik ekonomi sosial dan budaya akan berjalan Sinergi dan berkembang apabila masyarakatnya tertib sehingga sishankamrata karena sistem pertahanan adalah rakyat semesta bisa efektif.
“TNI tidak Boleh berhubungan dengan hukum perdata dan pidana, kita sering bersinggungan dengan masyarakat karena apalagi di wilayah mungkin kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian tugas kita adalah membackup pihak Kepolisian selaku penegak hukum,” tambahnya.
