Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bidang Kesehatan, Selasa (5/5/2026) di Command Center.
Forum ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, yakni dr. Kemas Rona Kurniawansyah, bersama Kepala Dinas Kesehatan PPKB, dr. Intan Sudarmadi, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, wali kota menyoroti persoalan akurasi data kepesertaan yang dinilai masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, perubahan data yang dinamis kerap berdampak pada status jaminan kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Validitas data menjadi kunci. Ketika data berubah-ubah, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini yang harus kita sikapi bersama dengan langkah cepat dan terkoordinasi,” ujar Aminuddin.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Probolinggo telah menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk alokasi dana cadangan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan kesehatan warga. Skema ini juga mencakup perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun kesalahan dalam pendataan.
Berdasarkan data tahun 2026, capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Probolinggo telah mencapai 99,51 persen, dengan total peserta JKN sebanyak 243.651 jiwa. Angka tersebut menunjukkan tingkat kepesertaan yang hampir menyeluruh.
Meski demikian, wali kota mengingatkan potensi meningkatnya jumlah masyarakat rentan seiring tekanan ekonomi global dan dinamika ketenagakerjaan.
“Kita harus siap menghadapi kemungkinan bertambahnya warga yang membutuhkan perlindungan. Dampak ekonomi global bisa berimbas pada sektor pekerjaan, sehingga sistem harus benar-benar siap,” tegasnya.
Forum komunikasi ini juga bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor, menyatukan pemahaman antar pemangku kepentingan, serta mempercepat penyelesaian kendala teknis di lapangan terkait pelaksanaan program JKN-KIS.
Sementara itu, Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo terus melakukan pembaruan data peserta secara berkala, khususnya pada segmen peserta bukan penerima upah yang dibiayai pemerintah daerah. Upaya tersebut diiringi peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas.
Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi anggaran, penguatan regulasi kepesertaan, serta penyesuaian segmen peserta agar lebih banyak warga yang dapat terakomodasi dalam skema jaminan kesehatan.
Melalui langkah ini, Pemkot Probolinggo berharap sistem layanan kesehatan semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
