Garudaxpos com Padang lawas Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditunjukkan. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
Acara penyerahan berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa (31/3/2026), dan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA.
Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan formal, dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta pejabat teknis terkait. Penyerahan LKPD ini merupakan agenda wajib dan rutin tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal daerah kepada negara dan masyarakat. Tahun ini, Padang Lawas hadir tepat waktu dengan membawa laporan pengelolaan anggaran selama satu tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inti dari kegiatan ini adalah pentingnya akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas laporan keuangan menjadi indikator utama seberapa baik dana masyarakat dikelola. Oleh karena itu, kesesuaian dengan regulasi dan ketepatan penyajian data menjadi fokus utama dalam pemeriksaan nantinya.
Tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menjaga konsistensi agar tidak terjadi temuan berulang serta memastikan seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berjalan sesuai aturan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk terus memperbaiki sistem guna mempertahankan kepercayaan publik dan meraih predikat terbaik dari BPK.
Sebelumnya, BPK telah melakukan pemeriksaan interim atau evaluasi awal terhadap pemerintah daerah di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang disajikan sudah sesuai standar sejak dini. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, sehingga pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari auditor BPK.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan menegaskan sejumlah langkah strategis:
1. Menjadikan akuntabilitas keuangan sebagai prioritas utama seluruh perangkat daerah.
2. Berkomitmen penuh untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi BPK secara cepat, tepat, dan tuntas agar tidak terulang di tahun berikutnya.
4. Mengajak seluruh jajaran meningkatkan kapasitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menjadikan akuntabilitas keuangan sebagai prioritas utama. Kami juga berjanji menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan cepat agar tidak menjadi temuan berulang,” tegas Bupati.
Penyerahan LKPD ini menjadi tonggak awal proses pemeriksaan tahunan. Dengan semangat kerja sama dan perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas optimis dapat mempertahankan capaian kinerja yang baik. Diharapkan, pengelolaan keuangan yang sehat ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Turut hadir mendampingi Bupati antara lain PJ. Sekretaris Daerah Panguhum Nasution, Inspektur Harjusli Fahri Siregar, Kepala BPKAD Rikhmad Syukri Siregar, serta kepala bidang dan pejabat terkait lainnya.
Arman effendi
