Jalan Provinsi di Batang Natal Rusak Parah, Warga Suarakan “Gerakan Pemprov Sumut”, H. Syahrir Nasution: Ini Soal Tanggung Jawab Moril

- Penulis

Jumat, 27 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com l Mandailing Natal – Kondisi jalan provinsi di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menuai sorotan tajam. Kerusakan parah yang terjadi di sejumlah titik dinilai sudah melewati batas kewajaran dan membutuhkan tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sebelumnya, Ketua Fraksi DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Aswin Parinduri, mendesak Pemprov Sumut agar segera mengambil langkah konkret atas kondisi jalan yang rusak parah di wilayah tersebut.
Merespons hal itu, warga Batang Natal menyatakan dukungan moril atas desakan tersebut.
“Selaku warga Batang Natal dan Wakil Ketua HIKMA Sumut, kami menyambut dan mendorong secara moril apa yang dikatakan saudara H. Aswin Parinduri, SH. Beliau adalah wakil rakyat dari dapil kami dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut. Sudah sewajarnya beliau memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan warga Batang Natal dalam pernyataan tertulisnya, Jum’at (27/2/2026).
Gerakan Pemprov Sumut Dinilai Punya Alasan Moril
Warga menegaskan bahwa “Gerakan Pemprov Sumut” maupun Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki alasan moril yang kuat untuk mendesak percepatan perbaikan jalan provinsi tersebut.
Menurut mereka, kerusakan jalan bukan hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat Batang Natal.
“Ini bukan lagi soal janji politik, tapi soal tanggung jawab moril pemerintah terhadap rakyatnya,” tegas pernyataan tersebut.
H. Syahrir Nasution: Jangan Tunggu Korban
Tokoh masyarakat Batang Natal, Syahrir Nasution, turut angkat bicara. Ia menilai persoalan ini tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kepastian.
“Kita tidak ingin menunggu jatuhnya korban baru ada tindakan. Jalan ini akses utama masyarakat. Anak sekolah, petani, pedagang, semua melintas setiap hari. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara punya tanggung jawab penuh karena ini statusnya jalan provinsi,” ujar H. Syahrir Nasution.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap pernyataan H. Aswin Parinduri merupakan bentuk harapan masyarakat agar ada sinergi nyata antara legislatif dan eksekutif.
“Kami mendukung secara moril apa yang disampaikan beliau. Sekarang yang dibutuhkan adalah realisasi, bukan sekadar wacana,” lanjutnya.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Batang Natal berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan peninjauan lapangan dan mengalokasikan anggaran perbaikan secara prioritas dalam APBD berjalan maupun perubahan anggaran.
Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak tinggal diam, melainkan aktif berkoordinasi dan mendesak percepatan penanganan.
Dengan semakin kuatnya dukungan moril dari masyarakat dan tokoh daerah, publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah. Jalan yang layak bukan sekadar infrastruktur, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat Batang Natal.
(M.SN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Klarifikasi dan Penegasan Hukum atas Pemberitaan dan Tuduhan terhadap Program MBG TV
Skandal Makanan Roti Berjamur di MI Cipelem: Program Gizi Berkedok Mengancam Generasi Emas
Babi dan Korupsi: Sama-Sama Haram, Mengapa Beda Perlakuan
Gabungan Aktivis Pejuang Penegakan Hukum Berkeadilan Minta Kejagung RI Copot Oknum Kasi Pidsus Kejari Banyuasin Diduga Langgar Etik Kejaksaan
Kejari Banyuasin Bantah Isu Skenario OTT: Video Viral Hanya Salah Paham
Api Sempat Muncul, Pertamina Pastikan Lokasi Aman dari Gas Berbahaya
Widia Ningsih SH MH Wakil Bupati Lahat Tegaskan PT BCKA Subcon PT PAMA site MTBU Tanjung Enim Mempekerjakan 34 Karyawan Yang Di PHK
Lembaga Institute Anti Corruption Indonesia Akan Melaporkan Dugaan Indikasi KKN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang ke Kejaksaan Agung RI

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 23:26 WIB

Klarifikasi dan Penegasan Hukum atas Pemberitaan dan Tuduhan terhadap Program MBG TV

Jumat, 27 Februari 2026 - 14:57 WIB

Skandal Makanan Roti Berjamur di MI Cipelem: Program Gizi Berkedok Mengancam Generasi Emas

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:41 WIB

Babi dan Korupsi: Sama-Sama Haram, Mengapa Beda Perlakuan

Jumat, 27 Februari 2026 - 07:45 WIB

Gabungan Aktivis Pejuang Penegakan Hukum Berkeadilan Minta Kejagung RI Copot Oknum Kasi Pidsus Kejari Banyuasin Diduga Langgar Etik Kejaksaan

Jumat, 27 Februari 2026 - 07:01 WIB

Kejari Banyuasin Bantah Isu Skenario OTT: Video Viral Hanya Salah Paham

Berita Terbaru