GarudaXpose.com I Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) membuka sejumlah kanal pengaduan publik untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting di tengah potensi persoalan lapangan yang kerap membayangi program berskala nasional, mulai dari distribusi, kualitas makanan, hingga risiko penyimpangan anggaran.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga transparansi dan mutu program.
> “MBG adalah program besar yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pengawasan publik mutlak diperlukan agar pelaksanaannya tetap berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (27/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nanik, laporan masyarakat akan menjadi alat deteksi awal terhadap berbagai persoalan teknis di lapangan, khususnya di daerah dengan tantangan logistik dan keterbatasan pengawasan.
> “Dengan saluran aduan, setiap temuan bisa segera ditindaklanjuti sebelum berdampak luas,” katanya.
BGN menyiapkan hotline pengaduan yang beroperasi Senin–Jumat pukul 09.00–22.00 WIB melalui nomor 0882-9380-0268 dan 0882-9380-0376. Selain itu, BGN meluncurkan Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127, layanan call center 24 jam, serta kanal daring melalui bgn.lapor.go.id.
Ketua Komnas Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Pusat, Andi ARO, menilai pembukaan kanal pengaduan ini sebagai langkah awal yang penting, namun harus diikuti dengan pengawasan yang serius dan tindak lanjut yang tegas.
> “Program MBG rawan masalah jika pengawasan lemah. Mulai dari kualitas makanan yang tidak sesuai standar, permainan volume dan harga, hingga potensi konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia,” kata Andi ARO kepada wartawan.
Ia mengingatkan, tanpa pengawasan ketat, program MBG berpotensi mengulang persoalan klasik bantuan sosial, seperti distribusi tidak merata, makanan tidak layak konsumsi, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
> “Jalur aduan jangan hanya formalitas. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara transparan. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, aparat penegak hukum harus dilibatkan,” tegasnya.
Andi ARO juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen untuk mengawal MBG sejak perencanaan hingga distribusi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati memastikan setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
> “Kami ingin masyarakat aktif bertanya, melapor, dan memberi masukan. Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG,” ujarnya.
BGN menegaskan bahwa MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan. Namun tujuan tersebut, menurut sejumlah pengamat, hanya dapat tercapai jika pelaksanaan program diawasi secara ketat, terbuka, dan akuntabel.
