Palembang, Garudaxpose.com – Massa Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (DPW-MSK Indonesia ) dan PB. Front Pemuda Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan (PB-FPMP) sambangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) untuk melakukan aksi damai terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Sumatera Selatan.
Aksi massa yang di koordinatori oleh Mukri AS.S.Sos.I.,M.Si di dampingi oleh Reza Mao, menyampaikan orasinya di halaman Kejati Sumsel, Jum’at (21/11/25), mengatakan perbuatan Korupsi merujuk Kepada Pasal 12 Huruf g Undang-Undang No: 20 Tahun 2021 dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang Lain, secara .elawan Hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya, Menyalahgunakan kekuasaan.
“Korupsi Jabatan, dan penyalahgunaan wewenang dan perilaku Kolusi serta Nepotisme adalah termasuk kejahatan yang dapat menimbulkan efek yang sangat luar biasa, bukan hanya kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi telah mengubur impian akan hasrat ber-Birokrasi yang bersih, Sehat adil dan pro terhadap penyelamatan distribusi ke-uangan Negara,”jelas Mukri AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh kerana itu, kami (DPW-MSK Indonesia dan PB. FPMP ) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kejati Sumsel, untuk meminta Kejati Sumsel sbb ;
1.Mendesak Kejati Provinsi Provinsi Sumatera Selatan, Untuk mengusut tuntas, Dugaan Korupsi, Pada Pengadaan Mobil Dinas dan Sewa kendaraan pada Pemkab Kabupaten PALI, yang berpotensi adanya kerugian Negara Milyaran Rupiah, Diduga tidak di Setorkan Ke-Negara.
2.Mendesak Kejati Provinsi Sumatera Selatan, Usut tuntas dugaan Pungli yang dilakukan Salah Seorang Oknum Kabid Pada Dinas Kominfo Kabupaten Muba, Sumatera Selatan atas Dugaan dengan meminta Cash Back Kesemua Media, dari penerbitan Advertorial kesemua Media Cetak dan elektronik, Dari kerjasama Advertorial dan Pemberitaan.
3.Mendesak Kejati Provinsi Sumatera Selatan, Untuk mengusut Tuntas dugaan korupsi Makan dan Minum Anggota dan Pimpinan DPRD Sumsel, Yang dilakukan secara Swakelola oleh Oknum ASN di lingkungan Setwan DPRD Provinsi Sumsel Berinisial R.1. dan B.
4.Mendesak Kejati Provinsi Sumatera Selatan, untuk Mengust Tuntas Dugaan Monopoli Media Pojok Berita dan Media Media Bumi Sriwijaya direkturnya Berinisial ANP Sehingga Mendapatkan Kontrak Media berkali kali, Masing Masing CV. Mendapat Adv Sekitar 10 Kali Perbulan.
Aksi massa DPW-MSK Indonesia dan PB.FPMP di terima oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh Vanny Yulia Eka Sari SH MH yang mengatakan mengucapkan terima kasih dari DPW-MSK Indonesia dan PB.FPMP yang telah melakukan aksinya hari ini.
Terkait laporanya, masalah dugaan KKN yang ada di Provinsi Sumatera Selatan kita akan sampaikan dengan Bapak Kejaksaan yang baru, memang Kejaksaan yang baru gencar-gencarnya dalam hal dugaan KKN ini,” nanti kita Laporkan kepada pimpinan,”pungkasnya.
