BREBES,GarudaXpose.com//-Kemacetan parah yang tak berkesudahan, kerusakan infrastruktur jalan yang kian mengkhawatirkan, dan bayang-bayang risiko keselamatan warga kini menjadi sorotan utama yang mendesak di Kabupaten Brebes. Pasalnya, truk-truk bersumbu tiga, yang notabene memiliki dimensi dan beban jauh di atas rata-rata kemampuan jalan perkotaan, terpantau masih bandel masuk dan membongkar muatan di pusat kota, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto. Kejadian ini terungkap pada Selasa, 31 Maret 2026, memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Pelanggaran ini bukan hanya sekadar urusan kecil yang bisa diabaikan, melainkan pelanggaran serius yang secara langsung merusak fasilitas publik vital dan membahayakan setiap pengguna jalan lainnya.
Ipda Widodo, Kanit Rajawali Satlantas Polres Brebes, dengan nada tegas namun apresiatif, menyampaikan terima kasihnya yang mendalam pada masyarakat Brebes yang proaktif mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Beliau tak menampik bahwa memang ada truk sumbu tiga yang melanggar ketentuan yang berlaku, bahkan sampai terang-terangan “memakan bahu jalan” saat proses bongkar muatan. “Jelas jalannya sempit, sesuai dengan aturan, kendaraan besar seperti truk sumbu tiga memang tidak boleh masuk ke dalam kota. Apalagi sampai bongkar muatan yang jelas-jelas mengganggu aktivitas lalu lintas dan berpotensi kuat memicu kemacetan parah,” ujarnya, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak kepolisian, lanjut Ipda Widodo, tidak akan tinggal diam. Langkah cepat telah diambil dengan menegur langsung para pengemudi dan pemilik usaha yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Kabar baiknya, respons dari para pelanggar cukup positif. Mereka menunjukkan kesadaran akan kekeliruan dan kesalahan fatal yang telah dilakukan. Bahkan, ke depannya ada inisiatif yang muncul dari para pengusaha sendiri. “Kalau kendaraan mereka truk sumbu tiga, nantinya akan dibongkar di luar kota. Kemudian, barang akan diangkut menggunakan kendaraan yang lebih kecil, seperti L300 atau L200, agar tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat,” jelas Ipda Widodo. Ia menambahkan, langkah penyesuaian ini diambil semata-mata demi kenyamanan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan bersama di wilayah Brebes. Ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif yang diiringi dengan penegasan aturan bisa membuahkan hasil yang positif, perlahan menciptakan kesadaran kolektif di antara para pelaku usaha dan pengemudi akan dampak perilaku mereka.
Di sisi lain, Asrofi, seorang tokoh masyarakat yang disegani dari Pasar Batang, dengan lantang dan lugas menekankan pentingnya peran serta aktif warga dalam mengawal penegakan aturan. Ia menyoroti kondisi anggaran Pemda Brebes yang terbatas dalam melakukan perbaikan jalan secara menyeluruh. “Kita harus punya satu tekad sama-sama untuk ikut serta mengawal pemerintah daerah dalam rangka menjaga kondisi jalan,” tegas Asrofi. Ia menegaskan, sudah menjadi kewajiban moral setiap masyarakat setempat untuk membantu mengawasi penggunaan ruas jalan agar sesuai dengan ketentuan yang ada, demi mencegah kerusakan lebih lanjut yang pada akhirnya akan membebani anggaran daerah dan menyusahkan masyarakat sendiri yang harus melewati jalan rusak.
Asrofi juga tak segan menyentil praktik oknum-oknum tak bertanggung jawab yang justru mendapat “setoran” atau keuntungan pribadi dari pelanggaran ini, padahal kerugian akibat jalan rusak dan kemacetan ditanggung bersama oleh seluruh warga dan pemerintah daerah. “Saat Polri juga lagi berperang melawan praktik-praktik tak benar, ini bukan saya mau menyudutkan Polri atau mempublikasi kesalahan, tapi ini dalam rangka kita berbenah. Fungsi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan demi tercapainya jalan-jalan Kabupaten Brebes yang benar-benar sesuai harapan, yang benar-benar bagus, apalagi dalam kondisi keterbatasan anggaran,” urai Asrofi, menyuarakan keresahan yang mungkin dirasakan banyak warga yang setiap hari melintasi jalan-jalan di Brebes. Ia berharap, instansi terkait seperti kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan transparan, mulai dari peringatan, pelarangan, hingga tindakan penegakan hukum yang tegas jika pelanggaran masih terus berulang. “Kalau sudah diingatkan, sudah dilarang, tapi masih berusaha untuk melakukan pelanggaran, sebuah kewajiban dari instansi terkait untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya, menutup pernyataannya dengan harapan akan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, tanpa pandang bulu.
Salah satu pengemudi truk, Wawan, mengaku bersalah dan dengan tegas menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari. Pengakuan ini menjadi cerminan bahwa pendekatan humanis yang diiringi ketegasan bisa menyentuh kesadaran para pelanggar, mengubah perilaku dari dalam diri mereka sendiri. Ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak bahwa aturan lalu lintas dibuat dan ada demi ketertiban bersama serta keselamatan semua pengguna jalan. Sebagai informasi tambahan yang tak kalah penting, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19, jalan memang dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas I, II, III, dan khusus. Pembagian kelas jalan ini berfungsi vital untuk menentukan jenis dan batas berat kendaraan yang boleh melintas, guna menjaga kapasitas jalan agar tidak cepat rusak, mencegah kerusakan dini pada struktur jalan, dan memastikan kelancaran arus transportasi barang dan jasa berjalan optimal. Adanya klasifikasi jalan ini bukan tanpa alasan kuat, melainkan untuk menjaga keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan ekonomi dalam mobilitas barang dan keberlanjutan infrastruktur publik yang menjadi tulang punggung perekonomian.
Dengan demikian, aksi truk-truk besar yang melanggar ketentuan ini bukan cuma soal melanggar aturan semata, tapi juga merupakan tantangan besar bagi kesadaran kolektif untuk menjaga fasilitas umum dan keselamatan kota kita. Peran aktif masyarakat sebagai mata dan telinga di lapangan, ketegasan aparat dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu, serta kesadaran penuh dari para pelaku usaha dan pengemudi adalah kunci utama untuk menciptakan Brebes yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua warganya di masa depan. Hanya dengan sinergi inilah, masalah klasik seperti pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bertonase besar dapat teratasi secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi Kabupaten Brebes.red
(Agus)
