Garudaxpose.com l Denpasar, Bali – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar terus menggencarkan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber secara berkelanjutan dengan menyasar banjar-banjar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian Compost Bag ini dilaksanakan di dua lokasi, yakni Banjar Pande, Kelurahan Renon dan Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Selasa (10/3) sore.
Ket. Foto : Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat hadir dalam kegiatan sosialisasi Compost Bag Banjar Pande, Kelurahan Renon dan Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Selasa (10/3) sore.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program Pemerintah Kota Denpasar terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa yang hadir di Banjar Pande dan Antap, menyampaikan, sosialisasi yang menyasar para anggota PKK yang ada di banjar-banjar diharapkan akan mampu mengedukasi masyarakat tentang pengolahan dan pemilahan sampah berbasis sumber utamanya dari skala rumah tangga.
Ayu Kristi juga menekankan, sebagai garda penting dalam rumah tangga, para ibu juga dapat berperan sebagai penggerak di rumah untuk kebiasaan memilah sampah bagi seluruh anggota keluarga.
“Kami di TP PKK Kota Denpasar sebagai mitra pemerintah berkomitmen untuk ikut mengedukasi masyarakat terkait dengan program ini. Mudah-mudahan dengan penerapan mulai dari rumah kita sendiri, ini juga akan berdampak bagi pengelolan sampah di Kota Denpasar,” kata Ayu Kristi.
Lebih lanjut Ny. Ayu Kristi, mengajak masyarakat terutama ibu-ibu untuk semangat gotong royong dan kepedulian kolektif yang diharapkan juga dapat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kota Denpasar.
“Selain pembagian Compost Bag kami juga memberikan edukasi tentang cara penggunaan, jenis bahan yang dapat diolah, hingga tips penempatan komposter di rumah,” jelas Ayu Kristi.
Lurah Renon, I Gede Suweca, mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya mengungkapkan, para ibu PKK yang ada di wilayahnya, berkomitmen untuk mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber mulai dari rumah masing-masing.
“Hari ini kami membagikan masing-masing 175 buah komposter Banjar Pande Renon. Nanti secara berkelanjutan banjar lainnya juga akan mendapatkan komposter di wilayah renon kurang lebih 3.003 komposter. Sehingga nantinya pengelolan sampah berbasis sumber di skala rumah tangga dapat berjalan dengan optimal,” ungkapnya.
Hal serupa juga diungkapkan Lurah Panjer, Putu Wisnu Wardana, untuk di Banjar Antap Panjer diberikan 50 buah komposter. Nanti secara berkelanjutan banjar lainnya juga akan mendapatkan komposter di wilayah Panjer kurang lebih 6.898 komposter. (ays/Tra).
Walikota Jaya Negara Buka Festival Ogoh-ogoh Sanur Metangi
Garudaxpose.com l Denpasar-Bali –Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara buka Festival Ogoh-ogoh ‘Sanur Metangi’ ditandai dengan pemukulan gong di Kawasan Pantai Mertasari Sanur, Rabu (11/3).
Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Bali, AA Gede Agung Suyoga, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, IB. Yoga Adi Putra dan Wayan Mariana Wandira, OPD terkait serta Perbekel/Lurah, Bendesa dan tokoh masyarakat setempat.
Ket. Foto: Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara buka Festival Ogoh-ogoh ‘Sanur Metangi’ ditandai dengan pemukulan gong di Kawasan Pantai Mertasari Sanur, Rabu (11/3).
Setelah resmi di buka, Walikota Denpasar, Jaya Negara juga berkesempatan meninjau ogoh-ogoh besar dan meninjau penilaian ogoh-ogoh mini, lomba tapel dan lomba sketsa serangkaian Festival Ogoh-ogoh ‘Sanur Metangi’ yang digelar hingga Kamis (12/3) itu.
Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaksanaan festival tersebut. Konsep kegiatan festival tersebut merupakan gagasan positif yang mampu menjadi ruang kreatif bagi generasi muda sekaligus mempererat kebersamaan antar pemuda. Disamping itu juga festival ini diharapkan dapat menarik wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata sanur.
“Konsep Sanur Metangi ini sangat bagus. Selain mempererat kebersamaan anak-anak muda, kegiatan ini juga menjadi ruang kreatif bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya dalam kegiatan yang positif. Terlebih Sanur sebagai kawasan pariwisata, tentu generasi mudanya diharapkan terus kreatif dalam merancang kegiatan budaya,” katanya.
Ketua Panitia Festival Ogoh-Ogoh Sanur Metangi, Ida Bagus Prajiskana Jisnu, menyampaikan bahwa sebelumnya pada 1 Maret 2026 telah dilaksanakan proses penilaian 27 ogoh-ogoh terbaik se-Sanur.
Adapun 20 ogoh-ogoh terpilih akan ditampilkan dalam parade spesial pada puncak Sanur Metangi Festival di Pantai Mertasari. Festival ini menghadirkan berbagai perlombaan seperti lomba ogoh-ogoh, lomba sketsa ogoh-ogoh, lomba ogoh-ogoh mini, serta lomba tapel ogoh-ogoh. Kegiatan ini juga melibatkan UMKM dan berbagai kegiatan kesenian. (Eka/Tra).
Pemkot Denpasar Gelar Bimtek LPPD
Garudaxpose com l Denpasar Bali –Pemerintah Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitasi, Asistensi dan Supervisi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2026 terhadap Data Tahun 2025 yang dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pada Rabu (11/3) di Ruang Mahottama, Graha Sewaka Dharma, Denpasar.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah dalam menyajikan data dan informasi yang akurat, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan LPPD Kota Denpasar.
Bimtek mendatangkan sejumlah narasumber diantaranya Direktur Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Heriyandi Roni,M.Si., Analis Kebijakan Ahli Madya Seksi Wilayah III A Pada Direktorat Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Rita Irawan,S.Sos.,M.Si., Penelaah Teknis Kebijakan Pada Direktorat Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Ronne Allan Carry Kalalo, S.STP, M.A.P., dan Pengolah Data Dan Informasi Pada Direktorat Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Mochamad Panji Utama, A.Md., Tampak hadir pimpinan OPD, BPS, Tim APIP serta instansi terkait di lingkungan Pemkot Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya mengatakan bahwa LPPD tidak hanya sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah pusat atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“LPPD bukan sekadar merekam kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas kepala daerah dan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kinerja yang baik dan optimal akan membangun kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang good governance,” ujar Arya Wibawa.
Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan yang dijadikan pedoman bagi kepala daerah dalam membenahi kinerja pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya. Hal ini dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan akan digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif dan disinsentif, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah. Di samping itu pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.
Arya Wibawa memaparkan capaian Kota Denpasar dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat nasional yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2018 Denpasar berada di peringkat ke-10, tahun 2019 di peringkat ke-9, kemudian meningkat menjadi peringkat ke-5 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Denpasar berada di posisi ke-10, dan melonjak ke peringkat ke-2 pada tahun 2024. Sementara hasil evaluasi tahun 2025 dijadwalkan akan diumumkan pada April mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah.
“Untuk Itu, saya meminta dalam penyusunan dan penyampaian LPPD, jangan hanya berorientasi kepada peringkat dan status kinerja. Tapi bagaimana menyampaikan laporan dengan data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga hasil evaluasi tentunya akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Arya Wibawa
Dalam kesempatan tersebut Arya Wibawa juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber yang telah bersedia hadir untuk memberikan masukan dan pemahaman kepada pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, tim APIP Kota Denpasar, dan seluruh peserta bimbingan teknis dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Agar nantinya memiliki kesatuan pemahaman pelaksanaan EPPD Terhadap LPPD Tahun 2026 Terhadap Data Tahun 2025 dan meningkatnya capaian kinerja pelaksanaan pemerintahan daerah di Kota Denpasar.
Dikesempatan yang sama, Wawali Arya Wibawa menambahkan arahan terkait pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar. Wawali Arya Wibawa menjabarkan terkait Instruksi Wali Kota Denpasar No. 100.3.4.3/1/HK Tahun 2026 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah. Dimana pengelolaan Sampah dilaksanakan secara komprehensif mulai ditingkat Pemerintah Daerah hingga di Desa Adat.
Dukungan penuh dan fasilitasi dari Pemkot selaku bapak angkat kebersihan kepada Desa/Kelurahan dalam hal pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber. Serta tindak lanjut instruksi Wali Kota ini dimana OPD akan menugaskan enam orang staf sebagai surveyor dan satu pejabat eselon III/setara sebagai pengawas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah diwilayah bapak angkatnya melalui pendataan secara daring.
“Hal ini harus segera kita akselerasikan untuk mempercepat penanganan sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sunber sumber di Kota Denpasar, “ tegas Arya Wibawa.
Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Heriyandi Roni, mengapresiasi komitmen Pemkot Denpasar, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang dituangkan dalam instruksi wali kota.
Hadirnya instruksi Wali kota ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. “Pengukuran indikator LPPD dilakukan dari tahun ke tahun. Artinya, program pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar juga menjadi bagian dari indikator kinerja tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi prestasi hasil EPPD Tingkat Nasional yang telah diraih Kota Denpasar. OPD sebagai tuas kontribusi pelaporan ini mampu menjaga prestasi berbasis laporan ini serta mencermati dan mempertahankan jangan sampai prestasi ini menurun.
Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana, menjelaskan bahwa pelaksanaan bimtek ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.
Ia menyebutkan bahwa penyusunan LPPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Bimtek ini sebagai media untuk memberikan pemahaman dan sekaligus penajaman terhadap perangkat daerah dalam hal penyajian data dan informasi untuk bahan penyusunan LPPD Kota Denpasar Tahun 2026 Terhadap Data Tahun 2025 agar memperhatikan akurasi dan tingkat validitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Hendaryana.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari, dari 11 hingga 12 Maret 2026 ini diikuti oleh sekitar 100 peserta, yang terdiri dari pimpinan perangkat daerah, tim penyusun LPPD, tim APIP Kota Denpasar, serta BPS. Para peserta juga mendapatkan materi dari narasumber ASN Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (esa-trai).
Kaum Perempuan Desa Penatih Dangri Dibekali Pelatihan Sanggul dan Tata Rias,
Garudaxpose.com l Denpasar-Bali – Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menghadiri kegiatan Penguatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Ekonomi melalui Pelatihan Sanggul dan Tata Rias (Make Up) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bekerja sama dengan Forum PUSPA Provinsi Bali, di Kantor Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Rabu (11/3).
Acara ini juga dihadiri Ketua FK PUSPA Provinsi Bali diwakili Kordinator Bidang Perlindungan Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan terima kasih kepada Forum PUSPA Provinsi Bali yang telah mempercayakan Kota Denpasar sebagai lokus pelaksanaan kegiatan pelatihan sanggul dan tata rias ini. Menurutnya, kolaborasi seperti ini sangat berharga karena melalui sinergi berbagai pihak dapat bersama-sama mendorong pemberdayaan perempuan di masyarakat.
“Kami di Forum PUSPA Kota Denpasar merasa sangat bersyukur karena ini merupakan kali kedua kegiatan pelatihan dilaksanakan di Kota Denpasar. Bulan lalu kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kelurahan Sanur, dan hari ini kembali dapat dilanjutkan di Desa Penatih Dangin Puri,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, pelatihan di Desa Penatih Dangin Puri dipilih karena melihat adanya potensi serta semangat masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan. Ia berharap melalui kegiatan ini para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, namun juga mampu membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan keluarga.
“Harapannya, para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk mengembangkan keterampilan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Ni Nyoman Cahaya Wati mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi dalam pemberdayaan perempuan, khususnya bagi perempuan yang tergolong rentan dari sisi ekonomi.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memberikan keterampilan agar perempuan dapat berpartisipasi aktif serta memiliki bekal yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
“Pada tahun 2026 ini, kegiatan di Kota Denpasar sudah dilaksanakan dua kali. Bulan lalu di Kelurahan Sanur diikuti 20 peserta, dan hari ini kembali diikuti 20 peserta di Desa Penatih Dangin Puri. Secara keseluruhan, target peserta dari kegiatan ini sebanyak 40 orang di masing masing kabupaten/Kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui pelatihan ini diharapkan keterampilan yang diberikan benar-benar dapat diaplikasikan oleh para peserta sebagai bentuk pemberdayaan perempuan. Terlebih dalam kehidupan sosial dan adat di Bali, kemampuan menata sanggul dan tata rias juga memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, Forum PUSPA, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak perempuan yang memiliki keterampilan serta mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.
Salah satu peserta Gusti Putu Ayu Shintya Aryadewi mengucapkan terima kasih atas kegiatan pelatihan yang dilaksanakan FK PUSPA Kota Denpasar berkolaborasi dengan PFK PUSPA Provinsi Bali. Menurutnya kegiatan ini sangat berguna mengingat kegiatan adat di Kota Denpasar sangat banyak.
“Sehingga dengan mengikuti pelatihan ini kita bisa pakai sanggul dan make up sendiri dan tidam perlu mengeluarkan biaya lagi,” ujarnya. (Ayu/Tra).
Dispar Denpasar Libatkan 170 Tenaga Kerja Hotel dan Restoran Ikuti Sertifikasi Kompetensi
Garudaxpose.com l Denpasar-Bali –Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja hotel dan restoran.
Sebanyak 170 tenaga kerja sektor hotel dan restoran di Kota Denpasar mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan pada 10–11 Maret 2026 di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP PARBI, Denpasar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme serta daya saing SDM pariwisata di Kota Denpasar.
Ket. Foto : Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja hotel dan restoran yang dibuka Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, pada Rabu (11/3) di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Tempat Uji
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, pada Rabu (11/3) yang hadir mewakili Walikota Denpasar.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, IGA Ngurah Raini, Direktur Utama LSP Pariwisata Bali Internasional, Dr. Made Sudjana, para asesor kompetensi, serta perwakilan PHRI Kota Denpasar.
Dalam sambutan Walikota Denpasar yang dibacakan Sekda Eddy Mulya disampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, kualitas SDM menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing pariwisata daerah.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tenaga kerja hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kompetensi yang teruji sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta meningkatkan daya saing pariwisata daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Ke depan, kegiatan serupa akan terus diperluas agar semakin banyak tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi.
“Ke depan kegiatan ini akan terus ditingkatkan agar semakin masif, sehingga persentase tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi minimal dapat terus bertambah. Harapannya, seluruh tenaga kerja di Kota Denpasar merupakan SDM yang kompeten dan profesional,” tambah Sekda Eddy Mulya.
Menurutnya, sertifikasi kompetensi merupakan langkah penting untuk memastikan para profesional di industri pariwisata memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi pengakuan atas kemampuan individu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, didampingi Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, I Gusti Ngurah Gede Suyasa, menjelaskan bahwa sertifikat kompetensi di bidang pariwisata merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, maupun standar khusus yang berlaku.
“Melalui sertifikasi ini diharapkan para tenaga kerja pariwisata memiliki pengakuan kompetensi yang jelas, mampu meningkatkan profesionalisme, sekaligus memperluas peluang karier di sektor pariwisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini diikuti oleh 170 pekerja pariwisata yang bekerja di hotel dan restoran di Kota Denpasar. Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar, dengan peserta berasal dari hotel dan restoran anggota PHRI yang sebelumnya melakukan pendaftaran secara daring dan kemudian melalui proses verifikasi administrasi oleh LSP PARBI.
Adapun peserta uji kompetensi terdiri dari beberapa okupasi, yakni Commis Pastry 11 orang, Room Attendant 60 orang, Receptionist 19 orang, Waiter 41 orang, Bartender 13 orang, Demi Chef 18 orang, serta Bellboy 8 orang, dengan total keseluruhan 170 peserta. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Direktur Utama LSP Pariwisata Bali Internasional, Dr. Made Sudjana, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang telah mempercayakan lembaganya untuk melaksanakan uji kompetensi bagi tenaga kerja sektor pariwisata.
“Sertifikat yang diujikan telah menggunakan standar dengan pengakuan ASEAN. Artinya, sertifikat yang diterbitkan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini berlaku dan diakui di negara-negara ASEAN,” jelasnya. (Pur/Tra)
