BREBES,GarudaXpose.com-Tak terasa, satu tahun sudah Kabupaten Brebes berada di bawah kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma dan Wakilnya Wurja.Momen ini bukan cuma sekadar penanda waktu, tapi juga jadi cermin besar bagi masyarakat untuk mengevaluasi apa saja yang sudah terwujud dan tantangan apa yang masih harus dihadapi. Dari balik layar pemerintahan, beberapa terobosan pembangunan dan program prioritas sudah terlihat nyata, menandakan adanya percepatan yang patut diacungi jempol.
Kita bisa lihat bagaimana sektor pertanian lokal, terutama bawang merah yang jadi kebanggaan Brebes, makin dioptimalkan. Begitu juga dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Namun, di sisi lain, bayang-bayang soal tata kelola, konsistensi kebijakan, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan masih menyisakan banyak pertanyaan. Terutama yang menyangkut pondasi politik dan birokrasi di “Kota Bawang” ini yang terus diuji.
Dinamika Politik: Antara Dukungan Awal dan Pergeseran Kekuatan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Biasanya, tahun pertama kepemimpinan adalah masa konsolidasi, di mana stabilitas politik dan birokrasi mulai dibentuk. Paramitha, yang memulai langkahnya dengan dukungan kuat dari partai politik tertentu, kini harus berhadapan dengan realitas perubahan peta kekuatan dan dinamika internal partai pendukungnya di daerah.
Kondisi ini tentu saja memicu spekulasi dan analisis mendalam tentang pola konsolidasi serta komunikasi politik antara eksekutif dan para penggerak partai. Masyarakat juga melihat adanya “sinyal-sinyal” politik yang menunjukkan kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, tapi kok rasanya kurang seimbang dengan representasi terhadap kekuatan partai yang mengusung di awal?
Fenomena ini, meskipun belum bisa ditarik kesimpulan akhir, cukup membuat publik bertanya-tanya arah konsolidasi politik pemerintah Brebes saat ini. Stabilitas politik yang solid itu penting banget buat pembangunan. Kalau komunikasi politiknya retak, program-program untuk rakyat bisa-bisa jadi terhambat.
Tantangan Birokrasi dan Merajut Kepercayaan
Hal penting lain yang tak luput dari perhatian adalah penataan birokrasi, terutama dalam penempatan kepala dinas dan pejabat strategis daerah. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu jelas: promosi dan rotasi jabatan harus berdasarkan sistem merit, yaitu berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan kebutuhan organisasi yang objektif.
Jika muncul persepsi publik bahwa penempatan posisi strategis lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kualifikasi, ini butuh jawaban yang transparan dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat adalah tiang utama legitimasi pemerintah. Tanpa birokrasi yang profesional dan berintegritas, cita-cita pelayanan publik yang prima akan sulit tercapai.
Ditambah lagi, tidak adanya nama Paramitha atau keluarga intinya dalam struktur kepengurusan partai mana pun saat ini juga ikut meramaikan diskusi publik. Meskipun seorang pejabat publik tidak harus selalu punya posisi struktural di partai, kejelasan posisi politik seorang kepala daerah itu dianggap vital. Ini penting untuk menjaga legitimasi, memastikan dukungan, dan konsistensi arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Kalau “ruang kosong” ini tidak jelas, spekulasi bisa dengan mudah berkembang dan berpotensi mengikis kepercayaan.
Sekilas Capaian Nyata Tahun Pertama
Di tengah dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) merilis sejumlah capaian pembangunan di tahun pertama kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma. Kepala Diskominfotik Brebes, Warsito Eko Putro, menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka, tapi juga pada dampak langsung yang dirasakan warga. “Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan, bukan sekadar laporan angka,” katanya.
Beberapa capaian penting meliputi:
Infrastruktur: Perbaikan 287 ruas jalan kabupaten sepanjang 117,77 km dan 65 jembatan. Pengendalian banjir melalui perbaikan drainase dan normalisasi saluran pembuang. Pembangunan 1.742 sambungan air bersih rumah tangga.
Pertanian: Pemeliharaan 2.541 hektare daerah irigasi dan pendampingan teknologi pertanian modern.
Perlindungan Sosial: Menjangkau 3.958 warga rentan, 2.000 keluarga lulus dari PKH, dan insentif untuk 21.000 pegiat keagamaan.
Kesehatan: Layanan ibu dan anak menjangkau puluhan ribu ibu hamil dan bersalin, serta pemantauan balita untuk menekan stunting. Program Tenaga Kesehatan Door to Door melayani lebih dari 204.000 warga, dan 89.929 warga terlindungi Jamkesda.
Perumahan & Lingkungan: Perbaikan 1.375 unit rumah tidak layak huni, jambanisasi untuk 1.581 rumah tangga, peningkatan jalan lingkungan, dan pemasangan penerangan jalan.
Pendidikan: Renovasi 239 sekolah, Program Kesempatan Kedua menjangkau 13.081 warga dewasa, beasiswa untuk 480 mahasiswa, dan Program Gas Rolas mengembalikan 628 anak ke sekolah.
Administrasi: Pelayanan administrasi kependudukan difasilitasi bagi 773.798 warga dengan layanan keliling di wilayah terpencil.
Menuju Brebes yang Lebih Baik
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini harus dipahami sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tantangan politik dan birokrasi adalah hal yang wajar dalam setiap pemerintahan daerah. Yang paling penting adalah bagaimana Bupati Paramitha Widya Kusuma mampu mengelola dinamika kompleks ini dengan bijak, merangkul semua elemen masyarakat, dan selalu berorientasi pada kepentingan luas.
Konsolidasi politik yang sehat, birokrasi yang profesional dan bebas intervensi, serta perumusan kebijakan yang murni berbasis kebutuhan riil masyarakat akan menjadi penentu keberhasilan Brebes di tahun-tahun mendatang. Evaluasi ini bukan kritik semata, melainkan kontribusi tulus demi terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Masyarakat Brebes menanti kepemimpinan yang terus bertumbuh dalam integritas, ketegasan arah, dan keberpihakan pada publik, demi masa depan Brebes yang lebih sejahtera. Harapan besar kini menggantung pada kemampuan Bupati Paramitha untuk tidak hanya menjawab setiap pertanyaan, tapi juga mengubah tantangan menjadi peluang, agar Brebes bisa melangkah maju menuju kemakmuran dan keadilan. (red/II)
(Agus)
