Garudaxpose.com | Palembang – Aktivis pemuda asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Abu Rizal, mengecam keras rencana pengadaan meja biliar senilai Rp486,9 juta yang diperuntukkan bagi fasilitas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia menilai rencana tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran dan bukti rendahnya kepekaan sosial para elite kekuasaan terhadap kondisi rakyat.
Menurut Abu Rizal, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta kebutuhan pendidikan yang masih banyak kekurangan, rencana pengadaan fasilitas hiburan bagi pejabat merupakan kebijakan yang sangat tidak pantas.
“Ini sangat menyakitkan bagi rakyat. Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, justru muncul rencana pengadaan meja biliar hampir setengah miliar rupiah untuk fasilitas pimpinan DPRD. Ini bukan hanya tidak sensitif, tapi juga mencerminkan buruknya prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah,” tegas Abu Rizal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru menunjukkan sikap yang jauh dari semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Rakyat tidak butuh meja biliar di kantor pejabat. Rakyat butuh pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang terjangkau, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka. Jangan sampai lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat justru terjebak dalam pola hidup fasilitas dan kemewahan,” ujarnya.
Abu Rizal juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia mendesak agar rencana pengadaan meja biliar senilai Rp. 486,9 juta tersebut segera dibatalkan dan meminta DPRD Sumatera Selatan melakukan evaluasi serius terhadap perencanaan anggaran agar tidak terkesan mengabaikan kepentingan publik.
“Jika anggaran seperti ini terus dipaksakan, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai DPRD kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat,” tegasnya.
Abu Rizal juga memastikan bahwa kalangan aktivis pemuda akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“APBD bukan untuk memanjakan pejabat. APBD adalah amanah rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tutup Abu Rizal.(*)
