Pemprov Bali Keluarkan SKG Terkait UMP dan UMSP Bali 2027

- Penulis

Sabtu, 21 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Gubernur Koster Berpantun “Ke Marga Tabanan melihat sejarah, perjuangan pahlawan tak pernah terlupa, semangat Puputan Margarana tetap membara, upah yang layak demi kesejahteraan pekerja”


 Garudaxpose.com I Bali – Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur (SKG) Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027. Keputusan Gubernur Bali ini dilakukan dengan mempertimbangkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Demikian dijelaskan Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, saat menyampaikan rilisnya dan SKG ini ditanda tangani di Denpasar Bali pada Kemis (19/11) belum lama ini.

Gubernur Koster menambahkan keputusan ini juga berdasarkan berita acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. “Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,”terang Koster.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakan Gubernur Koster, keputasan Gubernur ini juga atas dasar memperhatikan aspirasi yang disampaikan langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali kepada Gubernur Bali, pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026, agar Upah Minimum Provinsi Bali dihitung memakai pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tidak memakai formula pengupahan.

“Jadi besaran KHL pada 2027 yang ditetapkan pada 2026 sebesar Rp.5.604.481,00. dan aspirasi yang disampaikan FSPM agar Gubernur Bali menetapkan UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 4.559.287,00, “ terang Ketua DPD PDI Perjuangan ini.

Keputusan Gubernur Bali dengan memperhatikan hal tersebut, maka pada hari Jumat (Sukra Umanis, Ukir), 20 November 2026, hari yang dinyatakn baik dan bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80, Gubernur Bali, Wayan Koster memutuskan UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan. Namun untuk UMSP Bali 2027 pada sektor hotel bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2025 sebesar Rp 4.644.907,00 (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah) per bulan.

“Makanya kami menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali, serta pelaku usaha agar dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Bali tentang UMP sebesar Rp4.559.287,00 dan keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027 serta UMP 2027 sebesar Rp4.559.287,00 meningkat drastis/progresif sebesar Rp1.351.828,00 per bulan atau sekitar 42,15% dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp3.207.459,00,”jelas Gubernur Bali asal Sembiran Buleleng ini.

Gubernur Koster juga menjelaskan perbandingan antara UMP 2027 sebesar Rp4.559.287,00 dengan KHL  2027 sebesar Rp.5.604.481,00 adalah sebesar 81,35%, sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, yang meningkat dari perbandingan tahun 2026 sebesar 61,54% (Rp3.207.459,00 berbanding Rp5.253.107,00).  Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar.

“Tentu hal ini meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala. Kita harapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,”pungkas Gubernur Koster sembari menyampaikan pantun penyemangat bagi para pegawai dan para pekerja, “Ke Marga Tabanan melihat sejarah, perjuangan pahlawan tak pernah terlupa, semangat Puputan Margarana tetap membara, upah yang layak demi kesejahteraan pekerja”. (Gustra).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Koster Ikuti Prosesi Sakral Menandai Berakhirnya Rangkaian Pujawali
Gubernur Koster Dorong Akademisi Hasilkan Riset Aplikatif Bagi Pembangunan Bali
Gubernur Koster Sambut Positif Frekuensi Penerbangan Langsung Qatar – Bali
Pemkot Denpasar Evaluasi Pemasangan Secondary Skin Gajah Mada
Info Jembrana Seputar Pelestarian Budaya, Santunan Korpri, Mitigasi Banjir dan TPAKD Terbaik
Gubernur Koster Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat, Jaga Keseimbangan Tubuh
Gubernur Koster Tekankan Pentingnya Merawat Ikatan Sejarah
Gubernur Koster Dorong Kerja Sama Konkret Bali–Jepang

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 00:17 WIB

Gubernur Koster Ikuti Prosesi Sakral Menandai Berakhirnya Rangkaian Pujawali

Jumat, 20 November 2026 - 00:07 WIB

Gubernur Koster Dorong Akademisi Hasilkan Riset Aplikatif Bagi Pembangunan Bali

Kamis, 19 November 2026 - 23:45 WIB

Gubernur Koster Sambut Positif Frekuensi Penerbangan Langsung Qatar – Bali

Rabu, 18 November 2026 - 02:36 WIB

Pemkot Denpasar Evaluasi Pemasangan Secondary Skin Gajah Mada

Rabu, 18 November 2026 - 01:33 WIB

Info Jembrana Seputar Pelestarian Budaya, Santunan Korpri, Mitigasi Banjir dan TPAKD Terbaik

Berita Terbaru