Keterangan: Lindungi Petani dan Kawasan Penyangga Air, IPNU Minta Status Lahan, Perizinan, RTRW, dan AMDAL Proyek Agroekologis Jabres Dibuka ke Publik
BREBES,GarudaXpose.com//— Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Brebes melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, pemerintah desa, dan pihak pengelola untuk membuka secara transparan rencana pelaksanaan Proyek Agroekologis Jabres di wilayah Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Banjarharjo.
Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap resmi bernomor 160/PC/SP/XIX/7354/XI/2026 yang dirilis pada Minggu (15/11/2026). Dalam pernyataan tersebut, PC IPNU menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pengelolaan lahan skala besar yang tidak transparan, mengabaikan hak petani lokal, serta berpotensi merusak keseimbangan ekologis di Brebes bagian selatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PC IPNU Kabupaten Brebes, M. Ilham Bagus Sholahudin, menyebut rencana pembebasan dan pengelolaan lahan seluas kurang lebih 1.225 hektare, yang salah satunya menyasar Desa Cikesal, Kecamatan Ketanggungan, harus dibuka terang-benderang kepada masyarakat sejak tahap awal.
“Kami mendesak Pemkab Brebes, Pemdes terkait khususnya Pemdes Cikesal, serta pihak pengelola atau investor untuk membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai status lahan, perizinan, kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterbukaan informasi mutlak diperlukan guna mencegah spekulasi, kesimpangsiuran informasi, dan potensi konflik agraria di tengah masyarakat,” ujar Ilham dalam keterangan tertulisnya.
PC IPNU Brebes menilai, apabila pemerintah daerah dan pihak pengelola gagal menjamin transparansi serta keadilan bagi warga, proyek tersebut tidak layak dilanjutkan karena berisiko mengorbankan ruang hidup masyarakat.
Pernyataan sikap yang ditandatangani bersama Sekretaris PC IPNU Brebes, Imam Ridho Ilahi, itu menegaskan sejumlah garis merah sebagai bentuk pengawalan ketat di lapangan:
Pertama, menolak praktik intimidasi dan ketimpangan agraria. PC IPNU menegaskan pengelolaan lahan seluas 1.225 hektare tidak boleh merampas kedaulatan petani lokal. Segala bentuk intimidasi, paksaan, maupun skema kerja sama yang merugikan warga ditolak keras.
Kedua, menjaga kawasan penyangga air. Wilayah Ketanggungan bagian selatan dan Banjarharjo merupakan daerah tangkapan air dan kawasan penyangga ekologis yang vital bagi Kabupaten Brebes. Tanpa komitmen ekologis yang konsekuen, proyek dikhawatirkan memicu bencana kekeringan maupun banjir bandang yang mengancam pertanian warga sekitar.
“Besar harapan kami agar seluruh pemangku kebijakan dan pihak terkait dapat merespons aspirasi ini secara bijak demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Brebes yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan umat,” tutup pernyataan resmi tersebut.***
(4905)















