KorupsiGarudaXpose.com I Lumajang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejari berperan penting memastikan setiap tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dapat ditangani secara profesional, cepat, dan berkeadilan.
Kasubdit Penyidikan dan Pengendalian Operasi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Lumajang, Hasbi Assidiq, menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau posisi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang menimbulkan kerugian negara. Ia menegaskan bahwa pemahaman publik terhadap definisi tersebut menjadi fondasi penting bagi peran serta masyarakat dalam pengawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penanganan kasus korupsi oleh Kejari tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan,” ungkapnya saat Talkshow Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Selasa (9/12/2025).
Menurut Hasbi, salah satu tujuan utama Kejari dalam memberantas korupsi adalah memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Penindakan tegas diharapkan mampu memberi efek jera sekaligus menjadi momentum perbaikan sistem agar tidak kembali terjadi penyimpangan serupa.
“Kami tidak hanya fokus pada menghukum pelakunya, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih kuat dan tahan terhadap potensi korupsi,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Tanpa koordinasi yang solid, upaya penegakan hukum sulit mencapai hasil maksimal.
“Sinergi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi antikorupsi, pembinaan aparatur, dan peningkatan kualitas pengawasan internal,” tambahnya.
Kejari Lumajang turut memperkuat langkah pencegahan melalui penyuluhan hukum, pendampingan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, serta penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Pendekatan preventif ini diyakini mampu menekan peluang terjadinya tindak korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Hasbi mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa khawatir. Ia memastikan bahwa identitas pelapor selalu dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami menjamin perlindungan kepada setiap pelapor,” tegasnya.
Menutup penjelasannya, Hasbi menyampaikan harapan agar setiap perkara korupsi dapat diproses tanpa intervensi dari pihak manapun. Dengan komitmen bersama, Kejari Lumajang optimistis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, pembangunan yang lebih merata, serta penggunaan anggaran publik yang tepat sasaran.
“Kami ingin pemberantasan korupsi benar-benar menghadirkan pemerintahan daerah yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tungkasnya.
