GarudaXpose.com I Lumajang — Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan Rapat Kerja (Raker) pertama di tahun 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan soliditas anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Raker Perdana LP-KPK dilaksanakan di Kantor Sekretariat Lumajang, Selasa ( 29-01-2026 ), pukul 09.00 wib.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komcab LP-KPK Lumajang Dodik Supriyatno, Sekretaris Komcab LP-KPK Fauzi Romli, Bendahara Komcab LP-KPK Muksin Alatas dan seluruh anggota Komcab LP-KPK Kabupaten Lumajang.
Dalam sambutannya, Ketua Komcab LP-KPK Dodik Supriyatno menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan kekompakan di antara sesama anggota.
“Kita wajib mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan agar tetap solid. LP-KPK adalah salah satu organisasi yang bertugas mengawal kebijakan pemerintah khususnya di Lumajang, dan saya berharap ke depan, LP-KPK bisa semakin kuat dan solid didalam membantu APH untuk memberantas korupsi khususnya di Kabupaten Lumajang,” tegas Dodik.
Dodik juga menyampaikan harapannya agar LP-KPK dapat terus membangun kemitraan strategis dengan berbagai elemen, diantaranya Polres Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang, Inspektorat dan DPMD Lumajang, guna memperluas peran dan kontribusi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi agar pembangunan di Kabupaten Lumajang bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Komcab LP-KPK, Fauzi Romli dalam sesi Raker menyampaikan berbagai rencana kerja organisasi ke depan, termasuk penguatan struktur internal dan peningkatan kapasitas anggota. Hal ini menurutnya penting agar LP-KPK tetap adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Kami berharap di tahun 2026 ini, LP-KPK memprioritaskan pengawasan terhadap institusi atau lembaga- lembaga yang mendapat anggaran dari APBN, untuk menjaga agar uang negara tersebut tidak di korupsi,” ujar Fauzi.
Fauzi juga turut memaparkan strategi kerja investigatif yang lebih tajam dan berbasis data, sekiranya berdampak pada pelaku kejahatan ( korupsi ) disetiap laporan LP-KPK ke Aparat Penegak Hukum ( APH ).
Salah satu agenda prioritas LP-KPK kedepan adalah mendukung penuh Pidsus Kejari dan Tipikor Polres Lumajang didalam memberantas korupsi, karena di tahun 2025 LP-KPK Komcab Lumajang banyak menemukan dugaan pungli dan korupsi.
“Bahkan LP-KPK tahun 2025 telah melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lumajang dugaan pungli program PTSL di Desa Pasirian dan dugaan korupsi BKK Provinsi di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir. Tapi sampai sekarang tahun 2026 ini, kami melihat pihak Kejaksaan Negeri Lumajang tidak ada progres yang jelas, terkait laporan kami,” ujar Fauzi.
Ia, berharap Raker ini dapat menjadi momentum konsolidasi dan eksistensi organisasi pegiat anti korupsi di Kabupaten Lumajang.
