Garudaxpose.com | Lahat — Kesabaran masyarakat Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, terhadap rencana pembangunan flyover di jalan crossing Tanjung Jambu mulai mencapai batasnya. Hingga saat ini, masyarakat menilai pihak PT Servo belum menunjukkan keseriusan nyata untuk merealisasikan pembangunan yang sebelumnya dijanjikan.
Ketua PW GNPK-RI Sumatera Selatan, Aprizal Muslim, secara tegas menyatakan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena masyarakat Merapi merupakan pihak yang menanggung langsung dampak operasional angkutan batubara setiap hari.
Menurut Aprizal Muslim, janji pembangunan flyover bukan lagi sekadar wacana, melainkan kewajiban moral dan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan masyarakat.
Jangan jadikan flyover Tanjung Jambu hanya sebagai komitmen di atas kertas. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu tanpa kepastian. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda pembangunan dimulai, tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai lambannya realisasi pembangunan berpotensi menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh aktivitas angkutan batubara yang melintasi wilayah Merapi.
Aprizal Muslim bahkan memperingatkan bahwa apabila dalam beberapa bulan ke depan tidak ada progres konkret di lapangan, maka masyarakat Merapi siap mengambil langkah tegas.
Kami sampaikan secara terbuka, apabila dalam waktu dekat tidak ada pergerakan nyata pembangunan flyover, masyarakat Merapi akan turun ke jalan dan melakukan penyetopan terhadap aktivitas yang kami nilai ilegal dan merugikan masyarakat, ujarnya keras.
PW GNPK-RI Sumsel juga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk tidak tutup mata terhadap persoalan ini. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi apabila keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.
Aktivitas usaha harus tunduk pada hukum dan kepentingan publik. Jika kewajiban perusahaan tidak dijalankan, maka masyarakat memiliki hak konstitusional untuk melakukan perlawanan sosial, tambahnya.
GNPK-RI Sumsel menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat Merapi dan memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Kami ingatkan, jangan sampai konflik sosial terjadi karena kelalaian perusahaan sendiri. Kesabaran masyarakat ada batasnya, tutup Aprizal Muslim. (*)
