GarudaXpose | Sidikalang — Isu kerukunan umat beragama di Kabupaten Dairi kembali menjadi perhatian publik. Dugaan tindakan intoleransi yang menyeret nama Bupati Dairi mencuat ke permukaan dan memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat serta tokoh lintas agama di Sumatera Utara.
Polemik ini bermula dari agenda Kunjungan Tamu Bupati Dairi pada 25 Desember 2025, yang bertepatan dengan Hari Raya Natal umat Kristiani. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk menyambut dan mendampingi kepala daerah di beberapa lokasi wisata, termasuk Taman Wisata Iman.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai agenda tersebut tidak sensitif terhadap waktu ibadah umat Kristiani. Mereka menyoroti keterlibatan aparatur yang dinilai justru menghambat pelaksanaan ibadah pada hari besar keagamaan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat menyayangkan jika pada waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah, justru aparatur diarahkan untuk mengawal dan melayani agenda kunjungan Bupati dan tamunya, padahal itu hari libur keagamaan,” ujar salah satu tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Jumat (25/12/2025).
Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi melanggar Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Dugaan itu kemudian diinterpretasikan sebagai bentuk diskriminasi yang bersifat sistematis.
Padahal, Kabupaten Dairi selama ini dikenal sebagai daerah yang heterogen dan menjunjung tinggi nilai toleransi antarumat beragama. Insiden ini pun dinilai telah mencederai semangat keberagaman yang selama ini terjaga.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Dairi belum memberikan pernyataan resmi secara rinci terkait dugaan tersebut. Namun, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Bupati Dairi kerap menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusivitas daerah serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan administratif dalam setiap kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Di sisi lain, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diharapkan dapat berperan aktif sebagai mediator guna memastikan kebebasan beribadah tetap terlindungi dan dialog lintas agama terus terjaga.
Desakan Penyelidikan
Sejumlah aktivis hak asasi manusia turut mendesak Komnas HAM dan Kementerian Dalam Negeri untuk turun tangan melakukan verifikasi dan penelusuran atas dugaan tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar polemik tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Garudaexpose masih berupaya mendapatkan klarifikasi langsung dari Bupati Dairi dan pihak-pihak terkait lainnya guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan objektif.
Penulis : Jembri M. Padang
Editor : Kaperwil Sumut
