Jembatan Merah, Jalan Rusak, Masyarakat Pantai Barat Rasa Dianaktirikan

- Penulis

Kamis, 15 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: H. Syahrir Nasution
Tokoh Masyarakat Mandailing Natal, Putra Asli Batang Natal
Garudaxpose.com l Medan ( Sumut)—
Lebih dari sebulan pascabanjir dan longsor yang melanda kawasan Jembatan Merah Simpang Gambir, Batang Natal, kondisi jalan lintas provinsi itu masih memprihatinkan. Tidak ada tanda penanganan serius. Yang tersisa hanyalah jalan rusak, kecemasan pengguna, dan rasa terabaikan di tengah masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal.
Padahal, jalan ini bukan sekadar bentangan aspal. Ia adalah urat nadi bagi sedikitnya tujuh kecamatan di Pantai Barat yang setiap hari bergantung pada akses ini untuk menuju ibu kota kabupaten. Di atas jalan ini, roda ekonomi bergerak, anak-anak pergi sekolah, dan warga mengakses layanan kesehatan. Ketika jalan ini lumpuh, kehidupan masyarakat ikut tersendat.
Sebagai masyarakat Pantai Barat, kami merasa perlu mengingatkan: kami adalah bagian utuh dari Mandailing Natal. Sejak daerah ini mekar dari Tapanuli Selatan sekitar 26 tahun lalu, wilayah Pantai Barat dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, jika pembangunan dijadikan cermin, pantulan yang kami lihat hari ini justru timpang.
Pertanyaannya sederhana: mengapa wilayah yang berkontribusi besar justru kerap tertinggal dalam prioritas pembangunan?
Persoalan Jembatan Merah Simpang Gambir sesungguhnya bukan sekadar soal rusaknya jalan, tetapi soal kejelasan kewenangan dan keberpihakan kebijakan. Jika ruas ini memang berstatus jalan provinsi, maka pemerintah kabupaten semestinya aktif dan tegas mengusulkan penanganan kepada pemerintah provinsi. Negara tidak boleh kalah oleh prosedur, apalagi oleh pembiaran.
Saya percaya, kritik ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan panggilan tanggung jawab. Pemerintah daerah ada untuk memastikan tidak ada satu wilayah pun yang merasa dianaktirikan.
Apalagi Pantai Barat, yang sejak awal ikut membesarkan Mandailing Natal.
Jangan biarkan Jembatan Merah menjadi simbol kerusakan yang lebih besar: rusaknya rasa keadilan, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri. Jalan bisa diperbaiki. Tetapi jika kepercayaan publik runtuh, ongkosnya jauh lebih mahal.
(AB.BB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Seminggu Jelang Lebaran, Jalinsum Jembatan Merah–Simpang Gambir Rusak Parah: Mengapa Gubernur Sumut Bungkam?
Kepala SPPG Yayasan “Indonesia Terang benderang” batunadua Jae Diduga ajang korupsi dari Program MBG !
Sengkarut Sertifikat KPR BTN Palembang: Nasabah Lunas Sejak 2025, Hak Milik Masih “Disandera”
POLRES PALAS GELAR RAKOR LINSEK, SIAPKAN OPERASI KETUPAT TOBA 2026 UNTUK AMANKAN IDUL FITRI
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin di Laporkan oleh PST Ke Kejati Sumsel
Mudik Nyaman Bersama Pegadaian, 238 Warga Diberangkatkan dari Palembang
Proyek Pelebaran Jalan Nasional Pantai Barat Disorot Keras: Tanpa Plang Proyek, Dugaan Material Tak Standar, Berpotensi Dilaporkan ke KPK
Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadhan, Brimob Polda Sumut Hadir Berbagi Sembako Untuk Santri Mandailing Natal

Berita Terkait

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:23 WIB

Seminggu Jelang Lebaran, Jalinsum Jembatan Merah–Simpang Gambir Rusak Parah: Mengapa Gubernur Sumut Bungkam?

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:08 WIB

Kepala SPPG Yayasan “Indonesia Terang benderang” batunadua Jae Diduga ajang korupsi dari Program MBG !

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:01 WIB

Sengkarut Sertifikat KPR BTN Palembang: Nasabah Lunas Sejak 2025, Hak Milik Masih “Disandera”

Kamis, 12 Maret 2026 - 09:32 WIB

POLRES PALAS GELAR RAKOR LINSEK, SIAPKAN OPERASI KETUPAT TOBA 2026 UNTUK AMANKAN IDUL FITRI

Kamis, 12 Maret 2026 - 05:17 WIB

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin di Laporkan oleh PST Ke Kejati Sumsel

Berita Terbaru

Bali

Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kamis, 12 Mar 2026 - 16:27 WIB