Misbakhun: Nasionalisme Harus Hadir dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

- Penulis

Senin, 22 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Pasuruan — Dalam kegiatan Reses Persidangan II DPR RI, Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., menegaskan bahwa nasionalisme sejati tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dan keberpihakan nyata kepada rakyat.

Di hadapan masyarakat Pasuruan, Misbakhun menyampaikan bahwa nasionalisme bukan sekadar simbol atau atribut, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, nasionalisme hidup dan bermakna ketika pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Memaknai nasionalisme berarti memaknai kepentingan rakyat. Nasionalisme hadir ketika pembangunan memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat,” ujar Misbakhun.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa Partai Golkar hadir sebagai partai yang mengusung ideologi kerakyatan dan melingkupi seluruh kepentingan rakyat. Rekam jejak panjang Golkar dalam pemerintahan, lanjutnya, selalu diarahkan pada upaya membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan nasional.

“Golkar memiliki sejarah panjang dalam pembangunan nasional. Seluruh kontribusi itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera,” tambahnya.

Dalam perjalanan pengabdiannya sebagai wakil rakyat, Misbakhun menegaskan pentingnya nilai gotong royong, inklusivitas, dan kebersamaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan pembangunan. Ia menekankan bahwa politik harus dimaknai sebagai instrumen untuk menghadirkan solusi atas kebutuhan riil masyarakat.

Berbagai sektor strategis seperti pendidikan, penerangan, transportasi, dan layanan dasar lainnya, menurutnya, merupakan isu-isu utama yang harus terus diperjuangkan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai masyarakat berhak menilai wakil rakyat dari karya dan kontribusi nyata yang diberikan kepada daerah.

“Masyarakat tidak bertanya siapa kita, tetapi apa yang sudah kita perbuat dan berikan untuk daerah,” tegasnya.

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menyadari bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Ideologi, menurutnya, hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui partisipasi rakyat dan diskusi terbuka tentang arah pembangunan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Seminggu Jelang Lebaran, Jalinsum Jembatan Merah–Simpang Gambir Rusak Parah: Mengapa Gubernur Sumut Bungkam?
Kepala SPPG Yayasan “Indonesia Terang benderang” batunadua Jae Diduga ajang korupsi dari Program MBG !
Sengkarut Sertifikat KPR BTN Palembang: Nasabah Lunas Sejak 2025, Hak Milik Masih “Disandera”
POLRES PALAS GELAR RAKOR LINSEK, SIAPKAN OPERASI KETUPAT TOBA 2026 UNTUK AMANKAN IDUL FITRI
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin di Laporkan oleh PST Ke Kejati Sumsel
Mudik Nyaman Bersama Pegadaian, 238 Warga Diberangkatkan dari Palembang
Proyek Pelebaran Jalan Nasional Pantai Barat Disorot Keras: Tanpa Plang Proyek, Dugaan Material Tak Standar, Berpotensi Dilaporkan ke KPK
Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadhan, Brimob Polda Sumut Hadir Berbagi Sembako Untuk Santri Mandailing Natal

Berita Terkait

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:23 WIB

Seminggu Jelang Lebaran, Jalinsum Jembatan Merah–Simpang Gambir Rusak Parah: Mengapa Gubernur Sumut Bungkam?

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:08 WIB

Kepala SPPG Yayasan “Indonesia Terang benderang” batunadua Jae Diduga ajang korupsi dari Program MBG !

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:01 WIB

Sengkarut Sertifikat KPR BTN Palembang: Nasabah Lunas Sejak 2025, Hak Milik Masih “Disandera”

Kamis, 12 Maret 2026 - 09:32 WIB

POLRES PALAS GELAR RAKOR LINSEK, SIAPKAN OPERASI KETUPAT TOBA 2026 UNTUK AMANKAN IDUL FITRI

Kamis, 12 Maret 2026 - 05:17 WIB

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin di Laporkan oleh PST Ke Kejati Sumsel

Berita Terbaru

TNI POLRI

Jaga Stabilitas Keamanan, Babinsa Patroli Malam Bersama Komduk

Kamis, 12 Mar 2026 - 13:38 WIB

Bali

DPR RI Tetapkan Lima Calon Anggota Dewan Komisioner OJK

Kamis, 12 Mar 2026 - 12:47 WIB