GarudaXpose.com I Lumajang — Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma (Mas Yudha), menegaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memegang peran strategis sebagai orkestrator utama dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Pernyataan ini disampaikannya dalam peresmian PJPK di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Senin (17/11/2025).
Mas Yudha menekankan bahwa Bappeda tidak hanya menyusun dokumen, tetapi menjadi pusat koordinasi yang menyelaraskan seluruh kebijakan lintas sektor. Peran ini krusial untuk memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah mengintegrasikan indikator kependudukan ke dalam dokumen perencanaan utama, mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra, hingga Renja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan koordinasi yang sistematis, setiap program pembangunan saling mendukung, selaras dengan data kependudukan, dan mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Ia menyoroti bahwa masalah kependudukan bersifat struktural dan multidimensional, termasuk ketimpangan kualitas SDM antarwilayah, persebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya kesadaran administrasi kependudukan, serta layanan dokumen yang belum optimal.
Mas Yudha menegaskan, penanganan masalah ini hanya dapat terlaksana secara efektif jika Bappeda menjalankan fungsinya sebagai orkestrator yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah dan menegakkan integrasi program secara konsisten.
Menurutnya, kemampuan Bappeda membaca data, merumuskan prioritas, dan mengarahkan sumber daya secara strategis akan mempercepat pencapaian indikator kependudukan. Koordinasi yang terstruktur tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas program, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan kependudukan tidak berjalan parsial, melainkan menyatu dalam setiap kebijakan daerah.
Mas Yudha menegaskan, keberhasilan PJPK 2025–2029 akan terlihat dari sejauh mana seluruh Perangkat Daerah mampu bergerak selaras, mengoptimalkan sumber daya, dan menghadirkan perubahan nyata bagi kualitas hidup masyarakat.
“Dengan Bappeda sebagai orkestrator, Lumajang menegaskan diri sebagai daerah yang memiliki tata kelola pembangunan kependudukan progresif, terukur, dan berkelanjutan,” tungkasnya.
