Garudaxpost.com, TAPTENG | Persiapan pengisian 63 jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menuai sorotan. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mengaku dipanggil mendadak untuk mengikuti pengarahan di Gedung Pendidikan, Rabu (11/11/2026), tanpa penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme pelaksanaannya.
Persoalan mencuat setelah sejumlah peserta mempertanyakan landasan hukum kegiatan tersebut. Namun, mereka mengaku mendapat jawaban bahwa aturan yang menjadi dasar pelaksanaan akan diterbitkan kemudian.
Salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung dengan proses tersebut, termasuk keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pertemuan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tiba-tiba dipanggil tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketika ditanya dasar hukum dan Perbup yang mengatur, jawabannya nanti akan keluar. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” ungkapnya.
Selain dasar hukum, ASN tersebut juga mempertanyakan mekanisme seleksi, penugasan, serta hak dan tunjangan apabila nantinya ditetapkan sebagai Pj Kepala Desa.
Kepala Inspektorat Tapteng, Mulyadi Malau, saat dikonfirmasi mengatakan kehadirannya hanya untuk memenuhi undangan dan memberikan pemaparan singkat mengenai integritas. Menurutnya, pembahasan terkait mekanisme penjaringan merupakan kewenangan Dinas PMD.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Tapteng, Zul Simatupang, mengaku hanya membuka kegiatan tersebut. Ia menyebut tidak mengetahui secara terperinci mekanisme penjaringan dan mengarahkan agar hal itu dikonfirmasi kepada sekretaris dinas.
“Untuk melihat hal penjaringan, saya kurang tahu karena itu ada Sekretaris. Kalau ingin Bapak tahu, tanya langsung sama Sekretaris saya,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas PMD Tapteng, Ernita Naibaho, telah dikonfirmasi mengenai pihak yang menginisiasi kegiatan, dasar hukum, mekanisme penjaringan ASN, serta pembagian kewenangan antarinstansi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum memberikan tanggapan.
Persoalan ini juga memunculkan dugaan lemahnya koordinasi antara Kepala Dinas dan Sekretaris PMD. Padahal, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menekankan profesionalitas, akuntabilitas, harmonisasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Karena itu, PMD Tapteng perlu menjelaskan dasar hukum serta kewenangan masing-masing pejabat dalam proses penjaringan 63 Pj Kepala Desa agar tidak menimbulkan dugaan adanya kebijakan yang berjalan tanpa koordinasi dan kepastian hukum. (Ps)
