Garudaxpose.com | Probolinggo – Membangun koperasi yang sehat, profesional, dan dipercaya anggota membutuhkan lebih dari sekadar legalitas kelembagaan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan fungsi kepengurusan, pengawasan, dan pengelolaan usaha juga menjadi faktor penentu. Atas dasar itu, Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP) Daerah Kota Probolinggo bersinergi dengan LAPENKOP Wilayah Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Uji Kompetensi bagi Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi Tahun 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Ratna Kota Probolinggo selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (7–8 November 2026), tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas SDM koperasi melalui pembelajaran sekaligus pengujian kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang dipilih peserta.
Penyelenggaraan kegiatan mendapat dukungan DEKOPIN dan DEKOPINDA, dengan menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DEKOPIN Jakarta sebagai mitra pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Sebanyak 19 peserta dari Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, serta Kabupaten Mojokerto turut ambil bagian dalam agenda tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo Dr. Agus Effendi, Kepala LAPENKOP Wilayah Jawa Timur M. Faishol Chusni (Husni), jajaran pimpinan dan pengurus DEKOPIN Wilayah Jawa Timur dan DEKOPINDA Kota Probolinggo, perwakilan LSP DEKOPIN Jakarta, narasumber, serta asesor kompetensi.
Kepala LAPENKOP Daerah Kota Probolinggo yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia, Dr. Yustina Suhandini Tjahjaningsih atau Dini, mengungkapkan bahwa peningkatan kompetensi pengelola koperasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kelembagaan koperasi yang kuat. Sebab, setiap unsur dalam koperasi memiliki tanggung jawab dan fungsi strategis yang harus dijalankan dengan pengetahuan serta keterampilan memadai.
Dalam laporannya, Dini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan peserta dalam menjalankan tugas masing-masing. Ia menilai, koperasi yang memiliki administrasi dan kelembagaan tertata tetap membutuhkan dukungan SDM yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip perkoperasian ke dalam praktik pengelolaan sehari-hari.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pengurus, pengawas, dan manajer untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Koperasi yang sehat dan profesional tidak hanya membutuhkan kelengkapan administrasi dan kelembagaan, tetapi juga orang-orang yang kompeten serta memahami tanggung jawabnya dalam mengelola koperasi,” tutur Dini.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala DKUPP Kota Probolinggo atas perhatian dan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan. Apresiasi turut diberikan kepada DEKOPIN Wilayah Jawa Timur, DEKOPINDA Kota Probolinggo, LAPENKOP Wilayah Jawa Timur, LSP DEKOPIN Jakarta, para narasumber, asesor, dan seluruh panitia yang telah memberikan kontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Menurut Dini, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi wujud kolaborasi dalam mendorong peningkatan kualitas SDM koperasi. Secara khusus, ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan biaya secara mandiri untuk mengikuti rangkaian kegiatan.
“Harapan kami, seluruh peserta dapat mengikuti pembelajaran dan asesmen dengan sungguh-sungguh, mendapatkan hasil yang memuaskan, dan mampu mengimplementasikan kompetensinya di koperasi masing-masing. Kami ingin hasil kegiatan ini tidak berhenti pada sertifikat, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas tata kelola dan pelayanan kepada anggota. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala LAPENKOP Wilayah Jawa Timur M. Faishol Chusni menjelaskan bahwa penguatan kompetensi peserta dilakukan melalui pembekalan materi yang berkaitan langsung dengan aktivitas organisasi dan usaha koperasi. Sejumlah materi yang diberikan meliputi pengelolaan koperasi, pemahaman jati diri koperasi, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan keuangan.
Husni menerangkan bahwa kegiatan Bimtek dapat dilaksanakan melalui metode daring maupun luring, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan. Namun, yang menjadi perhatian dalam rangkaian sertifikasi kali ini adalah kemampuan peserta dalam menguasai sekaligus membuktikan kompetensi yang dimiliki.
Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan kesiapan koperasi simpan pinjam dalam memenuhi ketentuan perizinan usaha, terutama berkaitan dengan persiapan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
“Materi yang kami berikan bukan hanya mengenai bagaimana mengelola koperasi, tetapi juga memahami jati diri koperasi, tata kelola, dan pengelolaan keuangan. Ini penting karena pengurus, pengawas, dan manajer harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap fungsi masing-masing. Khusus koperasi simpan pinjam, kegiatan ini juga menjadi bekal untuk mempersiapkan persyaratan dalam mengikuti UKK sebagai bagian dari proses pengurusan izin usaha,” jelas Husni saat diwawancarai.
Lebih jauh, Husni mengingatkan bahwa sertifikasi kompetensi memiliki proses penilaian yang menuntut peserta menunjukkan bukti kemampuan, bukan sekadar mengikuti pembelajaran. Bukti tersebut dapat berupa hasil pekerjaan, dokumen pendukung, maupun portofolio pengalaman yang relevan dengan kompetensi yang diuji.
“Yang perlu dipahami, Bimtek dan Uji Kompetensi ini bukan pelatihan biasa. Peserta harus bisa menunjukkan bukti bahwa mereka memang memiliki kemampuan sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Contohnya, peserta harus mampu menunjukkan bagaimana melakukan penilaian kesehatan koperasi. Kemudian, untuk kompetensi pendidikan perkoperasian, peserta harus dapat membuktikan pernah melaksanakan pendidikan kepada anggota melalui surat tugas mengajar dan dokumentasi kegiatan. Jadi, ada bukti nyata yang menjadi bagian dari proses penilaian asesor,” paparnya.
Apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan juga disampaikan Kepala DKUPP Kota Probolinggo Dr. Agus Effendi. Ia menilai inisiatif LAPENKOP Daerah Kota Probolinggo bersama LAPENKOP Wilayah Jawa Timur yang menyelenggarakan Bimtek dan Uji Kompetensi dengan pembiayaan mandiri merupakan langkah positif dalam mendorong peningkatan kualitas SDM koperasi.
Menurut Agus, kesadaran para pengurus, pengawas, dan manajer untuk meningkatkan kompetensi merupakan modal penting bagi terciptanya pengelolaan koperasi yang lebih profesional. Terlebih, peserta yang dinyatakan kompeten sesuai ketentuan akan memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
“Kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa peningkatan kualitas koperasi harus dimulai dari peningkatan kemampuan orang-orang yang mengelolanya. Melalui proses sertifikasi ini, peserta yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat BNSP sesuai SKKNI sebagai pengakuan atas kompetensi yang dimiliki,” kata Agus.
Ia juga menyoroti pentingnya kompetensi SDM dalam mendukung pemenuhan ketentuan perizinan usaha bagi koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam. Menurutnya, koperasi harus mempersiapkan seluruh aspek yang dipersyaratkan, termasuk kualitas dan kemampuan pengurus maupun pengelolanya.
Namun demikian, Agus mengingatkan agar sertifikasi kompetensi tidak dipahami sebagai satu-satunya syarat yang otomatis menjadikan koperasi memperoleh izin usaha. Sertifikat kompetensi dan perizinan memiliki fungsi berbeda, meskipun keduanya saling berkaitan dalam membangun koperasi yang tertib dan profesional.
“Perlu dipahami bahwa sertifikat kompetensi tidak menggantikan persyaratan perizinan usaha lainnya. Izin usaha merupakan bentuk legalitas bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan kompetensi SDM menjadi faktor penting yang mendukung pengelolaan agar berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Keduanya harus dipersiapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Agus turut memberikan penghargaan kepada peserta dari berbagai daerah yang telah berinisiatif meningkatkan kompetensi melalui pembiayaan mandiri. Ia berharap kesadaran tersebut dapat terus berkembang sehingga semakin banyak pengelola koperasi yang memiliki kemauan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas profesionalismenya.
“Kami mengapresiasi peserta yang telah berinvestasi untuk meningkatkan kompetensinya. Jangan hanya mengejar sertifikat, tetapi jadikan proses ini sebagai bekal untuk memperbaiki pengelolaan koperasi, termasuk dalam mendukung kesiapan pengurusan izin usaha simpan pinjam. Koperasi yang sehat dan dipercaya anggota harus memiliki SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas,” pungkas Agus.
Penyelenggaraan Bimtek dan Uji Kompetensi ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam membangun ekosistem perkoperasian yang semakin berkualitas. Tidak hanya memperkuat pengetahuan dan keterampilan individu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong penerapan standar kompetensi dalam praktik pengelolaan koperasi.
Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan perkoperasian, peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya koperasi yang semakin sehat, akuntabel, adaptif terhadap regulasi, serta mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh anggotanya.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
