GARUDAXPOSE.COM |BANYUWANGI – Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Research Group Information System and Digital Transformation (ISDT) memberikan penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi meraih terbaik pertama pada tata kelola transformasi digital kususnya implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penghargaan diberikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan” di Auditorium MM FEB UGM, Kamis (5/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
GM-DTGI mulai dirintis pada 2023 dan diluncurkan secara nasional pada 2024. Pengukuran dilakukan melalui tujuh pilar dan 50 indikator, meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.
Pengukuran tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital dilakukan terhadap 508 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan FEB UGM. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen dan kerja bersama seluruh elemen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Dimana bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik,” kata Ipuk pada Jumat (6/11/2026)
Ipuk mengatakan transformasi digital di Banyuwangi dibangun secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai layanan digital yang terhubung hingga tingkat desa.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu kami terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memastikan inovasi digital yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Ipuk juga berterima kasih atas apresiasi dan dukungan pemerintah pusat, yang memberikan kepercayaan pada Banyuwangi atas komitmen dalam melaksanakan digitalisasi secara berkelanjutan. Salah satunya dengan menunjuk Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan melalui aplikasi Portal Perlinsos.
Uji coba program ini telah berlangsung sejak bulan September 2025. Saat ini, project ini akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan yang dilakukan Banyuwangi.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model “laboratorium hidup” transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.
Sebelumnya Banyuwangi juga telah memiliki sistem pelayanan publik digital terintegrasi “Smart Kampung” untuk memfasilitasi pelayanan publik kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Juga ada Banyuwangi One ID (Banyuwangi One/Single Identity), sebuah sistem integrasi dimana warga mengakses pelayanan publik hanya cukup dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). (Kabiro bwi)
